KPK: Anggota DPR dan DPRD Pelaku Korupsi Terbanyak
Selama 2017-2019, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 58 kali. Pada 2017 dilakukan 20 penindakan, dan 2018 telah dilakukan 30 penindakan. 8 Kali dilakukan pada kuartal pertama tahun 2019.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengungkap, anggota dewan merupakan pelaku tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani komisi antirasuah. Hal itu disampaikan saat memaparkan evaluasi penindakan selama empat tahun dengan Komisi III DPR RI.
"Sampai dengan Juni 2019, komposisi pelaku tipikor ditangani KPK di mana anggota DPR dan DPRD masih jadi pelaku tipikor terbanyak," papar Saut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Sementara modus tindak pidana korupsi paling banyak adalah suap dan pengadaan barang dan jasa. Persebaran perkara paling banyak terjadi di pulau Jawa.
"Kita melihat modus perkara yang terjadi suap menyuap masih menjadi modus terbesar. Disusul modus pengadaan barang dan jasa di urutan kedua," kata Saut.
Selama 2017-2019, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 58 kali. Pada 2017 dilakukan 20 penindakan, dan 2018 telah dilakukan 30 penindakan. 8 Kali dilakukan pada kuartal pertama tahun 2019.
"Kemudian melalui serangkaian perkata tipikor yang ditangani KPK telah berhasil menggapai dalam PNPB Rp 1,9 triliun pada rentan waktu 2014 sampai dengan 15 Juni 2019 dimana denda jumlah demikian uang pengganti, rampasan, riba," jelas Saut.
KPK juga melaporkan beberapa kasus besar yang tengah ditangani. Seperti, kasus korupsi BLBI, e-KTP, Pelindo II, pengadaan mesin Pesawat Garuda, pengadaan alat kesehatan di Pemprov Banten, dan pengadaan helikopter AW 101 di TNI AU.
"Perkara BLBI ada kemajuan kemudian e-KTP juga kita kemarin sudah melakukan gelar perkara akan ada yang baru lagi," kata Saut.
Baca juga:
Meski Ditangani Kejagung, Kasus 2 Jaksa Kejati DKI Tetap Dipantau KPK
Tanggapan Jaksa Terkait Eksepsi Sofyan Basir Atas Penerapan Pasal
Wali Kota Gorontalo Serahkan Laporan Harta Kekayaan ke KPK
Usai Diperiksa KPK, Muhammad Nasir Langsung Ngacir Naik Taksi
KPK Targetkan Limpahkan Kasus Korupsi Pelindo II Akhir Juli 2019
KPK Periksa Pengacara Jhonson Siburian, Penyuap Hakim PN Balikpapan
KPK Rekomendasikan Pemeriksaan 7 OPD Sulsesl Terkait Perjalanan Dinas Fiktif