KPK vs Polri, lantaran Jokowi dipengaruhi partai PDIP

Para demonstran juga mengenakan topeng Abraham Samad, Komjen Pol Budi Gunawan, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Perseteruan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menuai aksi keprihatinan. Hari ini (26/1), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur menggelar aksi keprihatinan di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas terhadap kedua institusi tersebut, apabila melenceng dari misi Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dari ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Dalam aksinya itu, selain berorasi mereka juga membentangkan poster salah satunya bertuliskan #Save KPK, #Save Polri, #Save Indonesia dan beberapa poster berisi dukungan agar hubungan antara Polri dan KPK kembali membaik.

Selain itu, para demonstran juga mengenakan topeng Ketua KPK Abraham Samad, Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Beberapa di antaranya juga ada yang melumuri wajahnya dengan cat warna merah dan putih.

"Presiden harus bisa bertindak tegas dalam menangani kasus yang terjadi ini (seteru Polri vs KPK), termasuk di dalamnya Indonesia yang bersih dari korupsi sebagaimana garis politik yang dijanjikan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam kampanyenya dahulu," kata salah-satu pengurus IMM Surabaya, Tri Aji dalam orasinya.

Masih dalam orasinya, Aji mengungkap ketidakberdayaan Jokowi menangani persoalan Polri versus KPK ini, karena tidak lepas dari tekanan-tekanan elit politik yang melingkarinya.

"Sikap Jokowi saat ini, tidak lepas dari pengaruh lingkaran partai pendukungnya dalam Pilpres lalu, sehingga membuatnya seolah memposisikan ketidakmampuannya memutuskan apa-apa terkait polemik yang terjadi saat ini," papar mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut.

Di akhir orasinya, Tri Aji juga menyampaikan, pemberantasan korupsi adalah fardhu ain alias wajib dan sangat mendesak.

"Tapi alangkah baiknya, bila KPK maupun kejaksaan bekerja lebih memprioritaskan kasus-kasus korupsi besar yang berhubungan langsung dengan persoalan kedaulatan bangsa," tegasnya.

Seperti diketahui, Jumat (23/1) pagi lalu, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ditangkap anggota Bareskrim Mabes Polri. Saat itu, Bambang tengah mengantar anaknya sekolah.

Atas kejadian ini, hubungan Polri-KPK kembali memanas. Polri dituding melakukan aksi balas dendam terhadap KPK atas penetapan tersangka Budi Gunawan, yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Kapolri menggantikan Jendral Sutarman.

Aksi dukungan Save KPK dari beberapa elemen masyarakat, dan aktivis LSM, maupun pekerja seni, terus berdatang. Mereka mengecam keras penangkapan Bambang tersebut. Mereka juga menggelar aksi dan mengawal ketat Gedung KPK.

Baca juga:
Menhan sebut TNI tak akan biarkan KPK vs Polri berkelahi
Beda dengan Jokowi, BKPM akui kisruh KPK vs Polri ganggu investasi
Pimpinan KPK belum restui pengunduran diri Bambang Widjojanto
Penangkapan BW dilaporkan ke Komnas HAM
Bambang Widjojanto tantang Komjen Budi Gunawan juga mundur
Aceng Fikri berharap KPK-Polri cooling down