KTT AIS, Jokowi Beberkan Ancaman Negara terhadap Perubahan Iklim hingga Pencemaran Laut
Pelaksanaan KTT AIS ini merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk bekerja sama di level yang lebih tinggi
Jokowi kembali menyatakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja.
KTT AIS, Jokowi Beberkan Ancaman Negara terhadap Perubahan Iklim hingga Pencemaran Laut
Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelago and Island States (AIS) 2023 di Bali, Rabu (11/10). Dalam keterangan penutupnya, Jokowi kembali menyatakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja.
- Jokowi Lantik Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI di Istana Negara Pagi Ini
- KTT AIS, Jokowi Tegaskan Negara Kepulauan Punya Hak yang Sama untuk Maju
- Jokowi Geleng-Geleng Kepala: Di Bawah Masih Ramai, Di Atas Sudah Ngopi Bareng
- Jokowi: Hati-Hati, Presiden Selanjutnya Jadi Penentu Indonesia Jadi Negara Maju
"Saya sering mengatakan, sudah sering saya katakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja," kata Jokowi dalam keterangannya seperti dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/10).
merdeka.com
Jokowi membeberkan sejumlah ancaman dunia yang sangat nyata dan dampaknya mengancam keberlangsungan laut serta kesatuan negara.
Ancaman yang dimaksud seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, hingga pencemaran laut karena sampah dan limbah.
"Ancaman perubahan iklim sangat nyata, kenaikan permukaan laut, pencemaran laut oleh sampah dan limbah makin terasa dampaknya dan mengancam tidak hanya bagi keberlangsungan laut tetapi juga kedaulatan dan kesatuan wilayah negara," tuturnya.
merdeka.com
Jokowi berkata, pelaksanaan KTT AIS ini merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk bekerja sama di level yang lebih tinggi, serta menjadi organisasi internasional dalam melakukan langkah-langkah konkret untuk penanganan isu kawasan dan isu dunia.
"Dan untuk terus menyuarakan kepentingan Negara-negara berkembang dan Negara pulau dan kepulauan," katanya.
Jokowi melanjutkan, KTT AIS 2023 sepakat untuk memegang prinsip solidaritas, kesetaraan dan inklusifitas sebagai landasan dalam bekerja sama.
Menurutnya, negara berkembang dan kepulauan memiliki hak yang sama untuk menjadi negara maju.