Kubu Prabowo Minta Bawaslu Periksa Kepala Daerah Malut dan Sumbar yang Dukung Jokowi
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon tak khawatir dukungan para kepala daerah itu membuat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf menanjak. Menurutnya, suara rakyat tak bisa diwakili kepala daerah.
Sembilan dari 10 kepala daerah Maluku Utara menyatakan dukungan politik mereka untuk capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf Amin. Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon minta Bawaslu memeriksa para kepala daerah tersebut. Seperti halnya yang dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kenapa kepada saudara Anies Baswedan hanya pakai angka dua kemudian diperiksa Bawaslu tapi mereka tidak. Tolong Bawaslu periksa juga apakah mereka melanggar atau tidak gitu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/1).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi saat mencoblos? Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana mencoblos capres-cawapres, caleg DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta.
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Ada juga di Sumatra Barat ada sepuluh pakai tanda tangan, diperiksa dong. Jangan seperti kami saja kalau ada yang mendukung kemudian seperti diteror diintimidasi. Tapi kepada mereka tidak dilakukan itu, nah ini apa mau pemilu macam apa," sambungnya.
Politikus Partai Gerindra ini tak khawatir dukungan para kepala daerah itu membuat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf menanjak. Menurutnya, suara rakyat tak bisa diwakili kepala daerah.
"Kalau itu tidak ada masalah kalau elektabilitas one man one vote yang memilih rakyat bupati itu suaranya cuma satu kok. Wakil bupati cuma satu cuma dua suara. Yang memilih rakyat," tegasnya.
Fadli tak peduli soal elektabilitas. Dia hanya khawatir bila para kepala daerah tersebut memanfaatkan fasilitas jabatan untuk kepentingan elektoral Jokowi-Ma'ruf.
"Saya rasa kita tidak khawatir, tapi tolong diperiksa dong apa itu melanggar aturan apa tidak. Apa nanti dia menggunakan fasilitas-fasilias di kabupaten atau pemprovnya nah itu kalau dia menggunakan itu berarti itu salah jelas," ucapnya.
Sebelumnya, Sembilan dari 10 kepala daerah Maluku Utara menyatakan dukungan mereka untuk Paslon 01, Jokowi- Ma'ruf Amin. Hadir juga Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Alien Mus, serta belasan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara lainnya untuk bersama menyatakan dukungan kepada pasangan petahana.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Baca juga:
Ombudsman Sayangkan Pernyataan 'Tak Dukung Jokowi Jangan Pakai Jalan Tol'
Juru Debat Prabowo Nilai Jokowi 'Menyerang' Karena Elektabilitas Stagnan
Jokowi Singgung Konsultan Asing, Fadli Zon Mengaku Tak Sanggup Bayar
Fadli Zon Nilai Jokowi Grasak Grusuk Sebut Propaganda Rusia, Bisa Berbahaya
Jokowi Tampil Menyerang Untuk Bongkar Strategi Prabowo dan Sandiaga
Jokowi Sebut Ratna Sarumpaet Jujur, TKN Nilai Sindiran Untuk Kubu Prabowo