Luhut bantah kunjungan Presiden Jokowi ke AS pakai jasa konsultan

Luhut menambahkan, pemerintah Indonesia juga tidak akan melakukan tuntutan hukum atas artikel pemberitaan soal ini.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membantah bila kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) melibatkan konsultan atau broker. Menurut Luhut, pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden AS Barack Obama berdasarkan undangan resmi yang telah melalui penyesuaian jadwal kerja kepala negara.

"Endak juga, itu dari Kemlu, enggak ada (broker)," kata Luhut di Istana, Jakarta, Senin (9/11).

Luhut juga membantah adanya dokumen yang disebut pemerintah Indonesia yang minta supaya Jokowi bisa melakukan pertemuan dalam kongres. "Enggak pernah, enggak ada," tegasnya.

Lebih lanjut, Luhut menambahkan, pemerintah Indonesia juga tidak akan melakukan tuntutan hukum atas artikel pemberitaan soal kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat yang menggunakan jasa konsultan. Menurut Luhut, untuk urusan perdagangan, soal lobi adalah hal yang biasa.

"Ngapain kita pakai-pakai upaya hukum? Saya tahu kok ada lobi-lobi itu untuk kepentingan perdagangan, jadi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada kepentingannya di Amerika misalnya kelapa sawit, pulp, udang, lingkungan mereka memanfaatkan momen kunjungan presiden itu untuk melakukan pendekatan sana sini," jelas Luhut.

"Tidak ada yang aneh dan itu sah-sah aja. Dan itu kita refer pembicaraan itu dengan itu ya boleh-boleh saja kalau itu menyangkut lapangan kerja di dalam negeri dan itu common practice di Amerika," ujarnya."

"Di Amerika itu hal-hal yang lumrah. Cuma satu-satunya, cuma dua negara yang tidak punya lobi di Amerika, Indonesia dan Myanmar atau Kamboja, yang lainnya itu punya sehingga Singapura, Cina, Filipina semuanya punya dan itu resmi oleh pemerintah," tandasnya.

Baca juga:
Reshuffle jilid II, pimpinan DPR beri lapor kerja menteri ke Jokowi
Jokowi khawatir penerimaan pajak tak capai target
Paket kebijakan berjilid-jilid, ekonom nilai lumayan ketimbang diam
Buat 'Indonesia Tanpa Jokowi', BEM UGM dipanggil wakil rektor
'Indonesia tanpa Jokowi' di UGM