Menaker Hanif serahkan instrumen ratifikasi MLC pada Dirjen ILO
Konvensi-konvensi ILO merupakan traktat internasional yang perlu diratifikasi oleh seluruh negara anggota ILO. Indonesia telah menjadi anggota ILO sejak 1950 dan merupakan negara Asia pertama dan negara kelima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi utama ILO.
Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi Pekerja Maritim (MLC) Tahun 2006 kepada Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder hari ini. Penyerahan Instrument ini merupakan kewajiban bagi setiap anggota ILO yang sudah meratifikasi suatu Konvensi ILO.
Indonesia telah meratifikasi MLC melalui UU No.15 tahun 2016 yang telah disahkan Presiden Jokowi pada 6 Oktober 2016 lalu.
"MLC 2006 menjadi pilar keempat yang perlu diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Untuk itu Indonesia telah meratifikasi MLC 2006," ungkap Menaker Hanif seusai menyerahkan Instrumen tersebut pada Dirjen ILO di Gedung Perserikatan Bangsa- Bangsa, Jenewa, Swiss.
-
Apa yang sedang dimatangkan oleh Kemnaker? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan PMI antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
-
Apa yang diharapkan Kemnaker dari BPVP Belitung? “Usia 4 tahun BPVP Belitung ini adalah usia yang sangat muda. Namun demikian, kami berharap BPVP Belitung menjadi tempat bagi SDM khususnya yang ada di Pulau Belitung ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau juga di tempat lain yang ingin meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensinya yang itu sangat diharapkan menjadi modal untuk bisa bersaing dalam pasar kerja yang sangat ketat," ucap Sekjen Anwar.
-
Kapan Kemnaker mendapatkan Merdeka Awards 2023? Penghargaan Merdeka Awards diterima langsung oleh Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (3/8/2023).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Mengapa Kemnaker mendapatkan Merdeka Awards 2023? Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Merdeka Awards 2023, atas berbagai terobosan dalam program Inovatif untuk Negeri.
-
Apa yang terus didorong oleh Kemnaker kepada para pengusaha? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus mendorong pengusaha agar menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaannya.
Standar internasional di bidang maritim terdiri dari 4 pilar, yakni keselamatan jiwa di laut diatur dalam Safety of Life at Sea/SOLAS, 1974. Kedua, pengaturan perlindungan lingkungan maritim diatur dalam Marien Pollution/MARPOL, 1973/78.
Ketiga, standar pendidikan dan pelatihan serta dinas jaga diatur dalam Standard of Training, Sertification and Watchkeeping/STCW, 1978. Dan terakhir adalah konvensi ketenagakerjaan di bidang maritim yang diatur dalam Maritime Labour Convention, 2006/MLC 2006.
"Selain memberikan perlindungan pekerja/tenaga kerja di sektor maritime (pelaut), Konvensi ini juga memberikan perhatian terhadap persaingan yang adil bagi para pemilik kapal (ship owner) dalam industri perkapalan dunia," terang Menaker Hanif.
Pada kesempatan tersebut, Duta Besar RI, Hasan Kleib, juga menyampaikan bahwa ratifikasi konvensi itu akan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pelaut Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat dan berada di seluruh pelosok dunia, termasuk upaya kerjasama dengan ILO.
"Saat ini Indonesia merupakan penyedia terbesar bagi pekerja pelaut di seluruh dunia di antara negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi MLC 2006," ungkapnya.
Sementara Dirjen ILO, Guy Ryder, menghargai komitmen Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi MLC. Karena menurutnya bukan hal yang mudah meratifikasi konvensi tersebut.
"Keputusan (meratifikasi) itu menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjamin pekerjaan yang layak bagi pelaut Indonesia sembari memberikan kontribusi terhadap kemajuan keamanan maritim," terang Dirjen Guy.
Disahkannya UU tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan pelaut Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Sedangkan, Instrumen Ratifikasi tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Konvensi-konvensi ILO merupakan traktat internasional yang perlu diratifikasi oleh seluruh negara anggota ILO. Indonesia telah menjadi anggota ILO sejak 1950 dan merupakan negara Asia pertama dan negara kelima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi utama ILO.