Mendagri minta Pemprov & DPRD tak hambat program Anies masuk APBD-P

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan program Anies-Sandi masuk dalam APBD Perubahan tahun 2017. Tak boleh ada pihak manapun yang menghambat program Anies-Sandi berjalan sebagaimana program pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD M Taufik meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pembahasan penyusunan RAPBD Perubahan DKI 2017, RAPBD DKI 2018, RKPD 2018 dan RPJMD 2018-2022. Karena pembahasan penyusunan itu dilakukan pada masa kepemimpinan Basuki T Purnama - Djarot Saiful Hidayat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan program Anies-Sandi masuk dalam APBD Perubahan tahun 2017. Tak boleh ada pihak manapun yang menghambat program Anies-Sandi berjalan sebagaimana program pemerintah pusat.

"Saya sampaikan silakan. Tidak boleh DPRD, Pak Djarot, Sekda dan SKPD menghambat. (Sebab) bagi kami program Pak Jokowi harus jalan program Pak Anies juga harus jalan," kata Tjahjo di Kantor BPK, Jakarta, Senin (29/5).

Tjahjo pun mengatakan akan segera mempercepat proses pelantikan gubernur definitif Djarot Saiful Hidayat agar tak mengganggu proses realisasi janji kampanye gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Apalagi tak memasukkan program Anies-Sandi ke dalam APBD-P tahun 2017.

"Jangan sampai janji kampanye gubernur terpilih itu tidak masuk ke dalam perencanaan program di tahun anggaran 2017. Jadi harus ada perubahan APBD," ujar Tjahjo.

Politisi PDIP itu juga akan meminta Departemen Dalam Negeri memastikan program strategis Presiden Jokowi yang ada di Jakarta terhambat. Terhambat lantaran belum adanya sinkronisasi dan akselerasi program seperti MRT dan LRT.

"Jangan sampai program startegis Pak Jokowi yang ada di Jakarta terhambat gara-gara belum ada sinkronisasi dan akselerasi program seperti MRT dan LRT, kemudian semua hal sudah," pungkasnya.

Baca juga:
Mendagri sebut banding jaksa hambat Djarot dilantik jadi gubernur
3 Tahun terakhir, Kemendagri raih WTP dan pecat 97 staf
KPK minta Mendagri tingkatkan pengawasan cegah korupsi di Pemda
Mendagri dan KPK bahas penguatan pengawasan pemda cegah korupsi
Mendagri segera berhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI
Ahok cabut banding, Mendagri belum terima surat pengunduran diri
Tjahjo Kumolo sebut legalitas HTI sempat ditolak era Presiden SBY