Merasa difitnah, Herman Hery mau laporkan AKBP Albert ke Propam
Herman berkilah tak menelepon langsung AKBP Albert, melainkan anak buahnya. Dia pun merasa difitnah.
Anggota Komisi III DPR Herman Hery menilai perwira Dit Resnarkoba Polda NTT AKBP Albert Neno menyebarkan isu tak benar. Merasa difitnah, dia akan melaporkan Albert ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propram) Mabes Polri.
"Iya saya ambil (langkah hukum). Saya akan laporkan ke Propam Mabes," kata Hery saat dihubungi, Selasa (29/12).
Politikus PDIP ini menyatakan bahwa dirinya tak marah, namun dia menyayangkan minimnya upaya klarifikasi Albert. Hingga Albert tak tahu jika yang meneleponnya merupakan staf Hery, yaitu Ronny.
"Susah lihat orang senang, (tapi) senang lihat orang susah, itu aja," tuturnya.
Hery juga bersedia jika dimintai pihak kepolisian untuk menjelaskan terkait hal ini.
"Tentu dong, tanpa di panggil saya akan datang menjelaskan," tuturnya.
Herman menjelaskan, polisi melakukan operasi penyitaan, menyita minuman bir di warung-warung dan ruko-ruko milik warga. Alasan penyitaan itu hanya sesuai dengan peraturan menteri perdagangan yang lama Rahmat Gobel, bahwa minuman keras kelas A jenis bir tidak boleh dijual di toko-toko dan warung.
"Albert kan Pamen, Kasubdit, penyidik senior, mestinya tahu hukum," pungkasnya.
Sebelumnya, Kasubdit Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Albert Neno, tak menyangka dering teleponnya pada 25 Desember lalu akan merusak malam Natalnya bersama keluarga dan kerabat. Dari ujung telepon, politikus PDIP yang juga anggota Komisi III DPR, Herman Hery, mendampratnya dengan makian yang tak diketahui sebabnya.
"Kejadian itu tanggal 25 Desember lalu tepat di malam hari Natal, kebetulan ada saudara datang ke rumah, kita saling bersalaman di rumah saya, kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada telepon masuk," kata Neno saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (29/12)
"Kebetulan HP saya saat itu dipegang anak saya, terus dia bilang ini ada telepon pak," tambahnya.
Dikarenakan ponselnya sedikit bermasalah, Albert lalu mengangkat dengan kondisi speaker ponsel menyala. Telepon itu diterimanya dengan nada gembira sambil mengucapkan selamat Natal.
"Lalu saya terimalah, saya ucapkan lebih dulu, 'halo selamat malam, selamat natal', nah tiba-tiba langsung dibalas 'hai m****t b*****t, saya ini Herman Hery kenapa kamu tutup usaha saya'," cerita Neno mengulang perbincangannya malam itu dengan si penelepon.
Baca juga:
Klarifikasi ancaman, MKD akan panggil Herman Hery usai reses
Herman Hery bantah memaki, AKBP Albert tetap bawa ke proses hukum
Ini bantahan anggota DPR Herman Hery soal ancaman ke AKBP Albert
Anak buah diancam politisi PDIP, Kapolri sebut jangan takut!
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa PDIP berencana membawa kasus kecurangan ke Mahkamah Konstitusi? PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.