Meski terkendala dana, proyek MRT Surabaya ditargetkan selesai 2017
Anggaran yang dibutuhkan membangun proyek ini mencapai Rp 2,4 triliun.
Tak hanya Jakarta, Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur juga terus berupaya merealisasikan program Mass Rapid Transit (MRT) atau angkutan massal cepat. Meski terkendala soal pendanaan, Pemkot menargetkan proyek ini bisa rampung pada tahun 2017.
Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, sesuai kesepakatan awal dengan pemerintah pusat, proyek moda transportasi massal berupa trem ini, didanai APBN.
"Tapi kemudian, pemerintah pusat mendapat tawaran pendanaan dari Jerman. Ada loan (pinjaman) dari Jerman," kata Risma usai menggelar pertemuan dengan Kementerian Perhubungan di Hotel Swiss Bellin Surabaya, Kamis (3/11).
Risma mengaku, untuk mewujudkan pembangunan angkutan massal itu, pihaknya akan berupaya mendapatkan dua sumber pendanaan.
"APBN sebenarnya siap, tinggal menunggu Perpres (Peraturan Presiden). Tapi berapa," ucap Risma.
Wali Kota Perempuan pertama di Kota Pahlawan ini menyebut, anggaran yang dibutuhkan membangun trem itu, mencapai sekitar Rp 2,4 triliun.
"Tapi kita akan mengevaluasi agar biayanya tidak sebesar itu (Rp 2,4 T). mungkin deponya kita kurangi," jelas Risma.
Sementara Plt Kepala Dinas Perhubungan, Irvan Wahyu Drajat menyebut, skema pembiayaan dari APBN itu, masih terkendala karena kondisi keuangan. "APBN, Rp 155 miliar sudah ready, tapi kekurangannya apa dari APBN murni atau alternative pembiayaan lainnya, kita belum tahu," terang Irvan.
Sesuai perjanjian kerja sama, lanjut dia, Pemkot Surabaya melakukan studi amdal lalu lintas, park and right, dan melakukan relokasi, termasuk menyediakan feeder.
Sedangkan Direktur Lalu lintas dan Angkutan Kereta Kemenhub, Zulfikri menegaskan, jika pembangunan MRT di Surabaya masih menunggu Perpres. Terkait kapan Perpres itu turun, dia mengaku belum bisa memastikan kapan waktunya.
"Kami belum tahu. Kami dari sisi teknisnya. Semua dokumen termasuk DED (Detail Engenering Design) memang sudah siap," ungkapnya.
Sementara terkait bantuan dari Jerman yang mencapai USD100 juta, Zulfikri menyebut, itu untuk mendukung masalah pengadaan angkutannya.
"Anggaran (dari Jerman) tersebut untuk mendukung pengadaan angkutan massal di kawasan regional," tandasnya.