NasDem Minta Jokowi Terbitkan Perpres Larangan Miras Beredar di Papua
NasDem Minta Jokowi Terbitkan Perpres Larangan Miras Beredar di Papua. Menurut Roberth, miras menjadi pemicu kekerasan yang melanda Papua. Anak-anak Papua, kata Roberth terbiasa dengan kekerasan di lingkungannya gara-gara miras.
Fraksi Partai NasDem di DPR RI Roberth Rouw meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat peraturan yang melarang peredaran minuman keras (miras) di Papua. Alasannya, miras menimbulkan potensi kekerasan remaja
"Setop dengan Perpres (Peraturan Presiden). Tidak ada lagi minuman keras beredar di tanah Papua. Ini menjawab itu (masalah) kekerasan rumah tangga, kekerasan remaja," kata Roberth di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Apa yang menjadi fokus kunjungan BPH Migas ke Papua Barat Daya? Dalam agenda tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan bahwa sinergi antara SKK Migas (hulu) dan BPH Migas (hilir) sangat penting dan harus terus didorong.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya ditandatangani? Momentum penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
-
Siapa yang menandatangani kerja sama antara BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya? Momentum penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
Menurut Roberth, miras menjadi pemicu kekerasan yang melanda Papua. Anak-anak Papua, kata Roberth terbiasa dengan kekerasan di lingkungannya gara-gara miras.
"Mereka setiap hari menyaksikan ayahnya memukul ibunya gara-gara ayahnya mabuk," ujarnya.
Komisaris Tinggi PBB bidang Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB (UN OHCHR) angkat bicara soal situasi terkini di Papua.
Dalam sebuah keterangan resmi, Michelle Bachelet mengatakan "Saya terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, dan terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan," demikian seperti dikutip dari situs resmi OHCHR.org, Rabu (4/9/2019).
Bachelet mengatakan bahwa peningkatan kekerasan itu "adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018, dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia."
Perempuan asal Chile itu menambahkan, "Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam, dan saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. Penggunaan kekuatan."
Penutupan internet, tambah Bachelet, kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi dapat memperburuk ketegangan.
"Saya menyambut seruan yang dilakukan oleh Presiden Widodo dan tokoh-tokoh tingkat tinggi lainnya terhadap rasisme dan diskriminasi - masalah lama dan serius di provinsi Papua dan Papua Barat - dan seruan mereka untuk dialog dan ketenangan," tambah sang komisaris.
"Saya mencatat bahwa beberapa penangkapan telah dilakukan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditangguhkan sehubungan dengan serangan kekerasan awal terhadap siswa Papua di Surabaya dan Malang, tetapi saya khawatir tentang laporan bahwa milisi dan kelompok nasionalis juga aktif terlibat dalam kekerasan. Para pembela hak asasi manusia setempat, pelajar dan jurnalis telah menghadapi intimidasi dan ancaman dan mereka harus dilindungi."
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Polisi Gerebek Pabrik Miras Beromzet Rp40 Juta Perbulan di Sidoarjo
10 ABG Diciduk Saat Asyik Pesta Miras Cap Tikus
Beri Miras ke Mahasiswa Papua di Bandung, Kapolsek Sukajadi Dinonaktifkan
Polda Jabar Siap Sanksi Anggotanya Bila Terbukti Kirim Miras ke Mahasiswa Papua
Campur Miras dengan Obat Batuk, 2 Warga Tasikmalaya Tewas dan 6 Dirawat
Perwira Polwan di Bandung Diduga Beri Miras ke Mahasiswa Papua