NasDem tuding ada pihak yang incar kursi Jaksa Agung
Syarief membantah adanya keterkaitan antara Jaksa Agung dengan Partai NasDem yang menyeret Gubernur Sumut non aktif.
Sekretaris Fraksi NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie menuding ada pihak yang mengincar posisi Jaksa Agung yang saat ini ditempati oleh HM Prasetyo yang juga NasDem. Pihak tersebut, kata dia, sengaja menyebarkan kinerja memble HM Prasetyo agar Presiden Jokowi mencopotnya dari posisi orang nomor satu di kejaksaan.
"Pihak-pihak dengan kepentingan tertentu tidak suka terhadap Jaksa Agung HM Prasetyo, sehingga ingin mendorong RI 1 untuk mencopot Pak Prasetyo," kata Syarief dalam siaran persnya, Kamis (22/10).
Dia menambahkan, jabatan Jaksa Agung adalah jabatan strategis, yang memiliki peran dalam komando supremasi hukum. Maka dari itu, kata dia, tak heran jika banyak partai mengincar jabatan untuk melancarkan ambisi politiknya.
Tak hanya itu, kata dia, kelompok non-partai pun banyak yang berkepentingan terhadap jabatan itu, demi kepentingan-kepentingan pribadi.
"Kita di sini bukan bicara tentang publik yang ingin mencopot Pak Prasetyo sebagai Jaksa Agung, tetapi kita berhadapan dengan pihak yang menginginkan posisi strategis itu," simpulnya.
Dia membantah adanya keterkaitan antara Jaksa Agung dengan Partai NasDem yang tengah terseret kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Menurutnya, kelompok yang mengincar posisi Jaksa Agung sengaja melempar wacana itu, menggiring opini seolah-olah keduanya saling terkait.
Padahal, Syarif menegaskan bahwa keterkaitan itu terlalu mengada-ada, hanya gosip yang diolah untuk memanas-manasi suasana menjelang reshuffle jilid II.
"Tidak ada hubungannya dengan NasDem, itu akal-akalan saja. Saya tegaskan bahwa sejak Jaksa Agung Prasetyo pertama kali dilantik, yang pertama kali dia angkat itu kasus Bupati Sumba Barat yang nota bene orang NasDem. Kemudian ada juga kasus ketua dewan Pertimbangan Sulawesi Tengah, yang juga orang NasDem," tegasnya.
Sementara itu, Syarief menegaskan bahwa partainya sejak awal tak mempersoalkan jika pencopotan kader-kader dari kursi Kabinet Kerja akan benar-benar terjadi.
"Dukungan tanpa syarat kepada Presiden Jokowi adalah komitmen yang telah dibangun sejak awal pembentukan koalisi," tukasnya.