NasDem yakin Mustafa tak lanjutkan pencalonan di Pilgub Lampung
NasDem yakin Mustafa tak lanjutkan pencalonan di Pilgub Lampung. Sekjen NasDem Johnny G Plate mengingatkan kepada seluruh kader NasDem baik di eksekutif maupun legislatif untuk menjaga nilai-nilai pergerakan dengan menjauhkan perilaku korupsi. Tidak mudah terjebak praktik suap seperti yang terjadi kepada Mustafa.
Ketua DPW NasDem Lampung, Mustafa mengundurkan diri dari jabatannya di partai. Bupati Lampung Tengah itu mundur pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena terlibat suap kepada dua anggota DPRD Lampung Tengah, demi memuluskan pinjaman senilai Rp 300 miliar.
Sekjen NasDem Johnny G Plate mengingatkan kepada seluruh kader NasDem baik di eksekutif maupun legislatif untuk menjaga nilai-nilai pergerakan dengan menjauhkan perilaku korupsi. Tidak mudah terjebak praktik suap seperti yang terjadi kepada Mustafa.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Johnny meyakini, Mustafa tidak akan melanjutkan proses pencalonan di Pilgub Lampung 2018 ini. Untuk proses politik ke depan, NasDem masih menunggu keputusan dengan pertimbangan dan berbagai masukan di Lampung. Termasuk rencana mengalihkan dukungan kepada calon lain.
"NasDem harus mengikuti seluruh normal UU Pilkada dan KPU. Namun NasDem tidak hanya berpatokan pada norma legalistik formal, namun kami meyakini dan berharap Mustafa akan berpolitik secara lebih realistis, untuk tidak melanjutkan kontestasi Pilgub Lampung dan menjaga agar Pilgub Lampung berjalan tetap lancar," kata Johnny di kantor DPP NasDem, Jakarta, Jumat (16/2).
Perihal kasus hukum Mustafa, Ketua DPP NasDem, Taufik Basari menekankan, pihaknya sangat komit terhadap pemberantasan korupsi. Dia pun memuji sikap kooperatif Mustafa Selama menjalani pemeriksaan di KPK.
"Kemarin Mustafa ketika diminta untuk menghadap penyidik KPK, dengan kooperatif Mustafa datangi penyidik di Lampung. Kemudian diperiksa penyidik tidak ada upaya untuk menghindari proses yang berlangsung. Kami sudah berkomunikasi dengan Mustafa. Dan juga menyatakan apabila ditetapkan sebagai tersangka maka akan mengundurkan diri, dan itu budaya NasDem," kata Taufik Basari.
Taufik mengakui praktik suap ini dilakukan oleh kader NasDem. Tapi tidak ada hubungan dengan proses politik yang akan dihadapi NasDem di Pilgub Lampung.
NasDem juga tak akan memberikan bantuan hukum kepada Mustafa. Meskipun, partai tetap berkomunikasi dengan keluarga Mustafa.
"Ini tindakan kader, tapi tindakan suap menyuap tidak ada kaitannya sama sekali walaupun posisinya sebagai DPW, tapi tindakannya sebagai Bupati Lampung Tengah. Walaupun dia mengundurkan diri tidak ada hubungan proses Pilkada, tidak ada hubungan dengan pilkada dengan pengusungan," kata dia.
Diketahui, Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memberi suap sebesar Rp 1 miliar terhadap dua anggota DPRD Lampung. Pemberian suap guna memuluskan pengajuan pinjaman daerah Rp 300 miliar yang diperuntukan pembangunan proyek proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah.
Uang suap berhasil dikumpulkan Mustafa sebesar Rp 1 miliar yang berasal dari kontraktor sebesar Rp 900 juta dan dana taktis dinas PUPR sebesar Rp 100 juta.
Atas perbuatannya itu ia disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca juga:
Kadernya jadi tersangka dugaan suap, NasDem tunjuk Tobas jadi Plt Ketua DPW Lampung
Ketua Baleg sebut PPP & NasDem setuju imunitas anggota DPR di UU MD3
Menkum HAM persilakan NasDem dan PPP gugat UU MD3
Bamsoet pertaruhkan jabatan bukti DPR tak antikritik
Setelah Pemilu 2019, NasDem akan kembali dorong revisi UU MD3
NasDem walk out, tak setuju kepentingan kelompok hingga imunitas DPR di revisi UU MD3
Diwarnai walk out NasDem dan PPP, DPR sahkan RUU MD3