Pakar Sebut Percuma PPKM Diperpanjang Jika Mobilitas Tetap Terjadi
Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengungkapkan pengurangan mobilitas menjadi kunci menekan penularan Covid-19. Ini menanggapi soal perlu atau tidaknya perpanjangan PPKM darurat.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengungkapkan pengurangan mobilitas menjadi kunci menekan penularan Covid-19. Ini menanggapi soal perlu atau tidaknya perpanjangan PPKM darurat.
Menurut dia, sekalipun PPKM Darurat diperpanjang, penularan tidak akan dapat dicegah. Jika mobilitas masih terus terjadi.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
"Kalau mau melanjutkan PPKM darurat ini, maka isinya hendaknya dengan membuang ketentuan yang masih membolehkan orang bermobilitas. Tidak ada boleh ada perjalanan mestinya. Kalau itu, oke, lanjutkan silakan," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (19/7).
"Tapi kalau masih tetap begini saja, ya tidak ada gunanya. Mau diperpanjang berapapun tidak ada gunanya. Hanya menurunkan mobilitas, iya. Tetapi tidak hilang mobilitasnya," lanjut dia.
Dia pun mengomentari Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar pelaksanaan PPKM Darurat. Dalam aturan tersebut tidak ada larangan melakukan mobilitas.
"Yang ada cuma pembatasan. Misalnya transportasi umum masih tetap boleh aktif. Orang masih boleh bepergian asal membawa Surat-surat, surat tugas, kartu vaksinasi dosis pertama, ada PCR negatif atau antigen negatif," ungkap dia.
Padahal dokumen-dokumen yang menjadi syarat perjalanan tersebut, tidak menjamin bahwa seseorang tidak membawa virus. Vaksinasi, lanjut dia, tidak mencegah infeksi. Yang dicegah oleh vaksin yakni agar gejala beratnya tidak terjadi.
"Jadi orang masih bisa tertular. Ketika dia tertular, dia menjadi penular. PCR juga begitu. PCR boleh sampai dua hari. Saya tes PCR negatif, tapi satu jam lagi saya kebetulan ketemu teman saya tertular teman. Jadi besok saya membawa surat vaksinasi, PCR negatif padahal saya membawa virus. Saya naik pesawat saya bisa menulari orang sepesawat, saya bisa menulari orang di tempat tujuan," ujar dia.
"itu sama sekali di dalam instruksi Mendagri tidak dilarang. Tidak ada larangan mobilitas. Hanya pembatasan dan itu sama sekali tidak membuat risiko jadi tidak ada," ujar dia.
Baca juga:
Takut PHK Massal, Serikat Pekerja Sumut Minta PPKM Darurat Tak Diperpanjang
PKS Sebut Aneh Bin Ajaib Menteri ke Luar Negeri Tanpa Sepengetahuan Jokowi
Ekonom Sesalkan 2 Menteri Jokowi Blusukan ke Luar Negeri Saat PPKM Darurat
Jelang Iduladha, Satgas Covid-19 Batasi Mobilitas Masyarakat 18-25 Juli 2021
Pertamina Pastikan Distribusi BBM dan Elpiji Tetap Aman Saat PPKM Darurat
CEK FAKTA: Hoaks Wapres Maruf Amin Sebut Haramkan Membuka Masjid
Serikat Buruh Harap Pengusaha Tak Potong Hak Pekerja Selama PPKM Darurat