PDIP: PKH ditunggangi Pilkada, modus baru politik uang
PDIP, kata Untari, merasa perlu merespon kejadian itu karena menilai, PKH yang menjadi program pemerintahan Jokowi mestinya tidak patut dikotori oleh kepentingan partisan untuk Pilkada Jawa Timur 2018.
Seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal ini karena dia kedapatan menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon nomor 1 dalam Pilkada Jawa Timur. PDI Perjuangan (PDIP) mengecam keras penyelewengan program itu.
"Ini modus. Politik uang dengan memakai anggaran negara. Penyelenggara Pemilu dan penegak hukum harus menindak tegas dugaan pelanggaran itu. Jangan dibiarkan menguap," kata Sri Untari Bisoawarno, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (25/4/2018).
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Kenapa Pilkada di Jawa Timur akan melawan kotak kosong? Hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tambahan waktu untuk perpanjangan pendaftaran pasangan calon (paslon) selama 3 hari."Ada lima daerah di Jatim yang hanya ada satu paslon yang mendaftar, atau calon tunggal. Sehingga akan diberi tambahan waktu perpanjangan pendaftaran paslon sebanyak 3 hari," kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Umam, Jumat (30/8).
-
Mengapa Aming dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur? Keluarga jadi salah satu faktor terpenting bagi seorang anak. Hal ini dirasakan Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
-
Siapa yang menepis isu Cak Imin maju di Pilkada Jatim? Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menepis isu calon wakil presiden nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2024. "Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim)," ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Kapan Jalur Lingkar Barat Purwakarta dibangun? Sebelum dibangun jalan lingkar pada 2013, Kecamatan Sukasari yang berada paling ujung di Kabupaten Purwakarta aksesnya tidak layak.
-
Dimana Simpang Jomin yang menjadi titik pertemuan warga dari selatan Jawa Barat, Karawang Kota hingga Jakarta di barat? Simpang Mutiara dan Jomin sudah pasti dilewati. Dua pertemuan jalan ini dulu sering jadi sorotan karena sering menjadi penyebab kemacetan. Di Simpang Mutiara misalnya, para pemudik akan bersinggungan dengan warga lokal yang beraktivitas di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Ini akan menjadi salah satu biang kemacetan sampai beberapa kilometer ke depan.Tak jauh, pemudik juga akan menemui simpang yang penuh kenangan sekaligus menjadi jalur nerakan yakni Simpang Jomin yang menjadi titik pertemuan warga dari selatan Jawa Barat, Karawang Kota hingga Jakarta di barat.
Warga yang melaporkan itu bernama Kotamin. Dalam laporan ke Panwaslu Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi. Seorang pendamping menyerahkan kartu PKH yang besarnya seperti kartu ATM. Saat penyerahan itu, pendamping menyertakan stiker bergambar pasangan Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, nomor 1.
Atas peristiwa itu, warga melaporkan ke Kantor Panwaslu Lamongan, Jalan Sunan Drajat, siang tadi. PDIP, kata Untari, merasa perlu merespon kejadian itu karena menilai, PKH yang menjadi program pemerintahan Jokowi mestinya tidak patut dikotori oleh kepentingan partisan untuk Pilkada Jawa Timur 2018.
"Kenapa harus menunggangi PKH? Apakah tidak cukup percaya diri untuk membangun dukungan rakyat Jawa Timur? Bukankah PKH dibiayai APBN, uang pemerintah?" kata Untari.
PDIP tergabung dalam koalisi PKB, Gerindra dan PKS, sebagai gabungan parpol pengusung Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno, nomor 2.
"Kejadian di Lamongan telah mengonfirmasi isu santer di masyarakat, bahwa PKH dipakai ajang kampanye dan penggalangan suara dalam Pilkada Jawa Timur. Sepertinya telah terstruktur, massif dan sistematis," kata Untari, yang juga Sekretaris Tim Kampanye Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.
Karena itu, lanjut Untari, PDIP meminta seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memonitor dan mengontrol distribusi penerima program PKH. Jika mendapatkan temuan seperti di Lamongan, masyarakat jangan ragu melaporkan ke kantor-kantor Panwaslu.
"Kami yakin, kejadian itu bukan satu-satunya. Masyarakat harus mengawasi dan mengontrol. Jangan sampai disalahgunakan. Biarkan proses demokrasi di Pilkada berjalan bersih," kata Untari.
PDIP, kata dia, merasa prihatin dengan penyelewengan PKH karena penerima program itu berasal dari keluarga tidak mampu. Karena latarbelakang kemiskinan itulah, maka pemerintah merasa perlu membuat intervensi kebijakan.
"Saya prihatin, kondisi kemiskinan di masyarakat ternyata ditunggangi untuk kepentingan mencari suara dukungan untuk Pilkada Jawa Timur," kata Untari.
Baca juga:
Komisi VIII DPR minta Bawaslu turun tangan soal kasus PKH di Lamongan
FAM GMNI Jatim minta tindak tegas pelaku penyalahgunaan Program PKH
TMP : Penyalahgunaan PKH ini masif dan terstruktur, Bawaslu harus turun lapangan
PKH Ditunggangi Pilkada, Pengamat: Kemiskinan Rawan Dieksploitasi
PKH jadi alat kampanye ditemukan di 3 desa di Lamongan