Pejabat Papua sering ancam Freeport dan pemerintah pusat
Pejabat di Papua sering kali protes karena Freeport dianggap berlaku tak adil.
Berbicara mengenai PT Freeport Indonesia (PTFI) tak ada habisnya. Selalu menjadi perhatian. Tak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat.
Pejabat di Papua sering kali protes karena Freeport dianggap berlaku tak adil. Baru-baru ini seperti persoalan rencana Freeport bangun pabrik pengolahan (smelter). Freeport ngotot membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.
Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menuturkan, pihaknya membutuhkan dana USD 2,3 miliar untuk membangun smelter. Freeport memilih membangun di Gresik karena infrastruktur pendukungnya sudah tersedia.
"Smelter ada penilaian teknis dan bisnis. Kami sudah memutuskan berdasarkan pertimbangan teknis dan bisnis, dan dukungan infrastruktur, akan dibangun di Gresik, di sana terdukung listrik ada pelabuhan ada air ada, kalau mau bangun smelter itu yang perlu diperhatikan adalah industri lanjutan," ujar Maroef Sjamsoeddin di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) lalu.
Smelter di Gresik diperkirakan hanya mampu menyerap 40 persen konsentrat yang diproduksi. Jika nantinya harus membangun smelter di dekat lokasi tambang di Papua, perusahaan yang berafiliasi ke Freeport McMoran di AS itu memberi persyaratan. Mantan Wakil Kepala BIN tersebut meminta dukungan infrastruktur.
Rencana Freeport ini langsung memantik reaksi pejabat di Papua. Pejabat di Papua protes dan berharap Freeport tetap membangun smelter di daerahnya tersebut.
Terkait hal ini, Gubernur Papua Lukas Enembe dan pejabat Papua lainnya pernah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu di Istana. Tujuannya adalah untuk melobi pemerintah pusat agar smelter tetap dibangun di Papua.
Lobi yang dilakukan pejabat Papua tidak berhenti. Pada era Presiden Joko widodo juga melakukan sama. Mereka berharap, keputusan akhir agar smelter tetap dibangun di Papua.
Menurut Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Freeport harus membangun smelter di daerah Papua. Menurut Eltinus, tidak ada alasan bagi Freeport menolak ini.
Eltimus mengakui, kemarahan masyarakat Papua tak terbendung jika Freeport nekat membangun smelter di luar mulut tambang. Rakyat Papua siap mengusir Freeport jika ngotot membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.
"Masyarakat Papua tidak terima, mereka marah kalau tidak dibangun di Mimika. Dari mereka, lebih baik Freeport angkat kaki kalau tidak bangun," ucap Eltinus ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2) beberapa bulan lalu.
Eltinus tidak khawatir jika Freeport benar-benar angkat kaki dari Papua. Dia siap mengundang investor lain yang bisa mengolah hasil alam tanah Papua. "Perusahaan lain masuk, kita bisa undang dan yang punya duit bukan Freeport saja," tegasnya.
3 Menteri Jokowi
Tak hanya soal smelter, kedatangan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, ke PT Freeport Indonesia akhir pekan lalu berbuntut panjang. Pejabat Papua kecewa dan naik pitam akibat sikap ketiga pejabat itu.
Bahkan kabarnya, Gubernur Papua Lukas Enembe, sangat kecewa sekaligus marah lantaran tiga menteri Kabinet Kerja itu secara diam-diam berkunjung ke area pertambangan PT Freeport Indonesia. Apalagi menurut dia, lawatan itu tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Timika, seperti dilansir dari Antara, Senin (21/9) kemarin.
Ketiga menteri didampingi sejumlah pejabat teras BUMN itu, tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, pada Sabtu (19/9) pukul 04.30 WIT. Mereka menumpang pesawat Airfast milik PT Freeport Indonesia. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menumpang helikopter Airfast milik PT Freeport. Eltinus mengatakan, baru mengetahui kegiatan kunjungan kerja ketiga menteri itu sehari setelahnya.
"Mereka meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara (rumah jabatan Bupati Mimika di Karang Senang-SP3) pada hari Minggu jam 10 pagi. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," ujar Eltinus.
Terkait hal itu, kata Eltinus, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan menyampaikan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.
"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden di Jakarta. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda," ujarnya.