Pembelaan Ridwan Kamil UMP 2021 Jabar Tak Naik: Kami Khawatir Ada PHK Lagi
"Itulah mengapa UMP Jabar tidak dinaikkan, mengikuti surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit."
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengklaim alasan keputusan tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk mencegah lebih banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menjelaskan, 60 persen industri manufaktur yang ada di Indonesia berada di Jawa Barat. Di sisi lain, sektor itu pula yang paling terdampak kinerja bisnisnya karena pandemi Covid-19.
-
Kapan Ridwan Kamil menyelesaikan kuliahnya? Selanjutnya adalah potret Ridwan Kamil saat menyelesaikan Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995.
-
Kapan Ridwan Kamil mencoblos? Hal itu ia sampaikan usai mencoblos surar suara di TPS 45, Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (14/2).
-
Siapa yang menyambut Ridwan Kamil di Cagar Budaya Setu Babakan? Kedatangannya itu langsung disambut oleh mantan Gubernur Fauzi Bowo alias Foke, Rabu (4/9).
-
Apa yang dikatakan Ridwan Kamil terkait Ketua Tim Sukses? Sebelumnya, bakal calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) akan mengumumkan ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan RIDO alias Ridwan-Suswono dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) di kediaman Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024)."(Ketua timses) sehari dua hari pasti saya kabari," kata RK kepada wartawan di Jakarta.
-
Siapa yang memberikan wejangan kepada Ridwan Kamil? Dalam pertemuan itu, Foke mengaku telah memberikan sejumlah wejangan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
"Ada 2.000-an perusahaan (industri manufaktur) yang terdampak (Covid-19). 500 Perusahaan diantaranya melakukan PHK. Jabar itu sektor manufaktur terbesar di Indonesia, sektor ini pula dan (sektor) jasa yang paling terdampak," kata dia di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (2/11).
"Itulah mengapa UMP Jabar tidak dinaikkan, mengikuti surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit. Jadi kalau upahnya (UMP) dinaikkan, kami khawatir ada PHK lagi, yang dirugikan buruh lagi," dia melanjutkan.
Ia meminta pemahaman dan pengertian dari masyarakat, khususnya kaum buruh. Keputusan ini diakui tidak bisa memuaskan semua pihak. Saat ini, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dinas Ketenagakerjaan diminta menyosialisasikan alasan ini agar bisa sampai dengan baik.
"Perlu kejernihan berpikir bahwa tidak ada keputusan yang memang memuaskan semua pihak. Tapi, tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk menyengsarakan masyarakatnya. Semata mata ini mencegah kemudharatan karena jumlah yang di-PHK sudah lebih dari 500 perusahaan," imbuhnya.
"Investasi kita sampai september hampir mendekati Rp 90 triliun, tapi bikin pabrik dan industri. Ini opsi yang tidak nyaman, tapi harus kami lakukan supaya mesin ini bisa bergerak. Kalau sudah terjadi ekses di lapangan, Pak kapolda sudah punya pengalaman untuk mengantisipasi," terang dia.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ia sebut sudah membaik jika dilihat dari kinerja ekspor, daya beli maupun kredit. Yang paling signifikan adalah peningkatan di sektor angkutan dan komunikasi sebesar 47 persen.
Baca juga:
UMP 2021 Naik Jadi Rp4,4 Juta, Pemprov DKI Minta Pengusaha Terdampak Corona Lapor
Pengusaha Nilai Kenaikan UMP yang Tak Sesuai Bisa Berujung PHK Besar-Besaran
Pengusaha Sesalkan Keputusan Kepala Daerah Naikkan UMP 2021
KSPI: Bila Pemerintah Tetap Tak Naikkan UMP 2021, 2 Juta Buruh Mogok Nasional
Anies Sebut Perusahaan di DKI Tak Terdampak Covid-19 Harus Naikkan UMP