Pemerintah diminta kendalikan harga sembako jelang Ramadan

"Negara harus benar-benar memperhatikan rakyatnya. Itu amanah Undang-undang."

Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai negara harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-undang. Menurut dia, esensi sebuah negara adalah untuk rakyat.

"Kesejahteraan rakyat adalah esensi negara. Negara harus benar-benar memperhatikan rakyatnya. Itu amanah Undang-undang," kata Irman di kantor Pridem Center, Jalan Cipaku Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).

Terkait itu, Irman menegaskan agar negara harus mengendalikan harga sembako agar bisa dijangkau rakyat banyak. Meski hal itu mungkin tidak penting bagi negara, tetapi hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kendalikan harga sembako, suatu hal yang tidak penting bagi negara tapi jadi hajat hidup orang banyak. Beras dan cabe itu mungkin tidak penting bagi negara namun penting bagi rakyat," ujar dia.

"Nah jelang Ramadan tolong ini diperhatikan. Tolong janji waktu dilantik jangan dilupa, jangan takluk pada kapitalis," imbuhnya.

Selain menyoroti masalah tanggung jawab negara, Irman juga meminta adanya koordinasi antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Dia melihat, kebijakan keduanya sering tidak searah.

"Jangan presiden dan wakil tidak kerja sama. Seharusnya kebijakan juga melalui wakil, bukan orang yang tidak dipilih melalui pemilu contohnya para staf. Jadi keputusan presiden harus diketahui wapres. Kerja sama antara keduanya jadikan kekuatan presidensial kita juga," pungkas dia.

Baca juga:
Kritisi kinerja menteri, Ical desak Jokowi bikin crisis center
Ambisi Jokowi tarik investasi Rp 4.000 triliun masuk sektor energi
Ini alasan pemerintah berlakukan kenaikan pangkat otomatis untuk PNS
Mahfud MD nilai 7 bulan Jokowi-JK lemah bidang politik dan hukum
Pembelaan pemerintah Jokowi tak mau disalahkan soal beras plastik
Jokowi ingin menterinya segera buat terobosan berdampak pada rakyat
Ambisi kedaulatan pangan Jokowi masih jauh panggang dari api