Pengamat: Butuh penajaman di sektor pertanian dan kelautan

Kinerja Ganjar di sektor pertanian dan kelautan jika dinilai saat ini masih 7.

Tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko dinilai sudah sangat baik. Namun perlu peningkatan dan penajaman di berbagai sektor, terutama pertanian dan kelautan.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Muhamad Yulianto menilai, sektor paling terasa adalah infrastruktur. Untuk sektor ini, Yulianto berani memberi nilai 8,5 pada Ganjar-Heru.

Begitu juga pada manajemen kepemimpinan. Ganjar Pranowo menurutnya berhasil menunjukkan diri sebagai pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab. Ganjar juga berhasil membina hubungan baik dan solid dengan wakilnya, Heru Sudjatmoko.

"Reformasi birokrasi berjalan baik, antara gubernur dan wakil sangat solid. Gubernur juga mampu menjalin komunikasi yang luwes dengan para bupati dan wali kota," tegasnya.

Hanya saja yang masih menjadi ganjalan adalah pola komunikasi dengan DPRD Jateng, terutama Ketua DPRD Rukma Setyabudi. Beberapa kali, Ganjar dan Rukma terlibat konfrontasi di media perihal suatu kebijakan. Di antaranya kebijakan bansos dan hibah bantuan keuangan.

"Meski mereka secara politik lahir di tempat yang sama, PDIP. Keduanya masih kontra dalam tatanan kebijakan," jelasnya.

Dengan masih adanya ganjalan komunikasi dengan dewan, Yulianto memberi nilai kepemimpinan Ganjar di angka 7,8. Sedangkan untuk manajemen dan kewibawaan yang sudah sangat baik diberinya nilai 8.

Sektor yang masih harus dibenahi, menurut Yulianto adalah pertanian dan kelautan. Sebab perhatian dan keseriusan di dua sektor tersebut nampak belum setara dengan pembangunan di bidang fisik. Meski sudah ada program kartu tani dan kartu nelayan, namun Yulianto melihat belum berdampak signifikan pada kesejahteraan nelayan dan petani.

"Sektor pertanian dan kelautan menurut saya nilainya masih 7," tegasnya.

Pada sisa masa jabatan Ganjar-Heru hingga 2018, Yulianto mengusulkan perhatian dan pengoptimalan infrastruktur untuk pertanian dan nelayan. Seperti mengangkat produk lokal, menjaga kestabilan harga, dan menjaga ketersediaan pupuk dan BBM nelayan.

Sistem pengelolaan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga harus dimaksimalkan.