Perwakilan DPRD Papua & Papua Barat Jadwalkan Dialog dengan Jokowi Usai Dilantik
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan pihaknya akan mengatur waktu untuk melakukan pertemuan tersebut.
Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Usai pelantikan, rencananya Jokowi akan menerima perwakilan dari anggota DPRD Papua Barat, Maybrat, Ferdinando Solosa.
"Tadi sudah disepakati bahwa Presiden akan menerima kami setelah pelantikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sehingga aspirasi akan disampaikan lagi ke bapak Presiden. Bahwa aspirasi yang sudah dihimpun diinventarisir dengan baik soal tanah Papua yang akan disampaikan ke bapak Presiden setelah pelantikan," kata Ferdinando di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
-
Kodok baru apa yang ditemukan di Papua Barat? Spesies baru itu dikenali berbeda berdasarkan ukuran, warna, bentuk tubuh, dan garis-garis di tangannya.
-
Kenapa situasi baku tembak di Papua semakin memanas? Anggota Brimob dan TNI pun kerap terlibat baku tembak dengan para teroris di Papua yang semakin lama mulai berani menyerang TNI dan Polri yang berjaga di sana.
-
Apa yang ditemukan di Papua yang viral di TikTok? Viral di TikTok Ditemukan di Papua Penemuan tank yang terpendam di dalam tanah ini diketahui berlokasi di Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Indonesia.
-
Kenapa konflik Papua semakin meningkat, meskipun pembangunan di wilayah tersebut digalakkan? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Bagaimana cara menyelesaikan konflik Papua, menurut para akademisi dan ahli? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan pihaknya akan mengatur waktu untuk melakukan pertemuan tersebut.
"Pada dasarnya jalan dialog adalah jalan kemanusiaan jadi semua dari kita semua ingin untuk dialog yang terbaik, bermartabat, untuk mencapai kemanusiaan yang tertinggi sehingga tidak ada satupun dari kita yang merasa terpinggirkan, tidak didengar pemerintah menaruh perhatian tinggi atas kesejahteraan Papua ini perlu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak," ungkap Moeldoko.
Sebelumnya diketahui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta anggota DPRD Papua dan Papua Barat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Perwakilan dari DPRD Papua Barat, Maybrat, Ferdinando Solosa menyampaikan beberapa poin untuk bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya yaitu masalah Papua bisa terselesaikan.
"Persoalan ini, harapan kami masalah di Papua bisa diselesaikan secara bertahap, dengan baik, sehingga pemerintahan dan pembangunan di sana bisa berjalan baik," kata Ferdinando dalam forum pertemuan di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
Dia juga berharap Moeldoko bisa memfasilitasi pertemuan dengan Jokowi. Kemudian, pihaknya juga meminta dialog antara pemerintah pusat dan tokoh papua.
"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULWMP, dan KNPB," kata Ferdinando.
"Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik," lanjut Ferdinando.
Berikut isi surat dari DPRD Papua dan Papua Barat untuk Presiden Joko Widodo :
Kami dari forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) menyampaikan beberapa hal terkait situasi terkini untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:
1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua. Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.
2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap UU nomor 21 tahun 2001 tentang otsus papua
3. Menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat
4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi papua dan papua barat
5. Meminta kepada presiden Indonesia melalui mendagri dan kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa papua dan papua barat untuk mendapatkan jaminan keamanan
6. Mendorong terbentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.
7. Meminta mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan papua dan papua barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah papua
8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.
Baca juga:
Kerusuhan Papua Dikhawatirkan Tingkatkan Keraguan Investor Asing
Data Korban versi Kapolri Tito: 26 Meninggal Saat Rusuh Wamena
Perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat Minta Pemerintah Tarik TNI dan Polri
Kapolri Jelaskan Kronologi Rusuh Wamena Dipicu Murid Salah Dengar Ucapan Guru
Rusuh di Wamena, Kapolri Tuding Benny Wenda Ingin Branding Pelanggaran HAM di Papua
Kapolri: Aspirasi Politik Pakai Cara Kekerasan Tak akan Dapat Dukungan
10 Korban Demo di RSUD Wamena Dievakuasi ke Jayapura