PKS Dorong Jokowi Investigasi Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan KPK
"Kami menuntut Presiden untuk menginvestigasi masalah ini dan mengevaluasi Tes Wawasan Kebangsaan bagi seluruh pegawai negeri, tidak hanya di KPK, agar kembali pada upaya mengokohkan Pancasila dan konstitusi,"
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mempertanyakan soal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang dianggap membenturkan keyakinan dan nasionalisme. Seperti pada pertanyaan mengenai lepas jilbab dan memilih antara Alquran atau Pancasila.
Pertanyaan tersebut, kata Jazuli, menyimpang dan merusak tatanan Pancasila dan UUD 1945 yang diwariskan pendiri bangsa. Ia mengingatkan hal ini tepat pada peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Kaesang bertemu PKS? Meski PKS ini partai oposisiEnak diajak ngobrol sambil minum kopi
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Di momentum hari Lahir Pancasila 1 Juni ini kita semua perlu mengokohkan pemahaman bahwa Pancasila dan konstitusi sejatinya dibangun di atas pondasi agama. Sila pertama Pancasila dan dipertegas Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Membenturkan keyakinan agama dan kebangsaan jelas salah kaprah dan salah arah," ujar Jazuli dalam siaran persnya, Rabu (2/6).
Menurutnya pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan itu tendensius karena seakan memisahkan agama dan nasionalisme kebangsaan.
"Pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas tendensius memisahkan agama dan nasionalisme kebangsaan. Penanya jelas tidak paham sejarah bangsa, sekaligus disadari atau tidak telah merusak dan merongrong kewibawaan Pancasila dan konstitusi," ujar Jazuli.
Pancasila dan UUD 1945, lanjut Ketua Fraksi PKS, justru mendorong setiap warga negara untuk taat dan komitmen pada agamanya masing-masing, bahkan negara menjamin perlindungannya berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUD.
"Agama, kitab suci, dan nilai-nilai ajarannya dihormati dan dijunjung tinggi di republik ini. Kita negara yang relijius bukan negara sekuler. Jadi jangan dibentur-benturkan antara agama dan kebangsaan," katanya.
"Kami menuntut Presiden untuk menginvestigasi masalah ini dan mengevaluasi Tes Wawasan Kebangsaan bagi seluruh pegawai negeri, tidak hanya di KPK, agar kembali pada upaya mengokohkan Pancasila dan konstitusi. Bukan sebaliknya, memunculkan pertanyaan yang justru merusak tatanan nilai kebangsaan kita," pungkas Jazuli.
Baca juga:
Novel Baswedan: Pelantikan ASN untuk Membuat 75 Pegawai KPK Gagal TWK Putus Asa
AHY: Beda Akal Jangan Dicap Radikal
Novel Baswedan ke 75 Pegawai KPK yang Tak Dilantik Jadi ASN: Semoga Tetap Sabar
Firli Sebut 24 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Diberi Kesempatan Ikut Bela Negara
Novel Baswedan Harap Pegawai KPK yang Jadi ASN Tetap Jaga Integritas
Penyelidik KPK Nilai Pimpinan Tak Punya Hati Nurani Ngotot Lantik Pegawai Jadi ASN
Pegawai: 2 Pimpinan Ngotot Tak Lantik Terburu-buru, Tetapi Firli Bergeming