PKS kritik Demokrat soal wacana aklamasi di Pilgub Jatim
Wacana musyawarah mufakat dilontarkan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo saat menerima kunjungan Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar dan Wagub Saifullah Yusuf pada 1 Juni lalu.
Wacana musyawarah mufakat atau aklamasi menjadi isu populer jelang Pilgub Jawa Timur 2018. Namun wacana ini dianggap tidak demokratis oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Di tengah gencar-gencarkan isu aklamasi yang sempat didengungkan Partai Demokrat, justru mendapat kritik keras dari Ketua DPW PKS Jawa Timur Arif Hari Setiawan, Kamis malam (15/6).
Wacana musyawarah mufakat itu sendiri, dilontarkan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo saat menerima kunjungan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar dan Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada 1 Juni lalu.
"Dalam menggelar pesta demokrasi, terutama yang Pilkada, Pilpres sekalipun, itu kan, akan nampak demokrasinya ketika masyarakat diberi alternatif pilihan kandidat. Bukan hanya satu (aklamasi)," kritik Arif menyikapi wacana aklamasi tersebut.
Nah kalau satu calon, lanjutnya masyarakat dipaksa untuk tidak memiliki pilihan calon pemimpin. "Saya melihat kok kurang ya semangat alternatif mempunyai kepemimpinan yang akan datang. Kalau musyawarah mufakat itu mufakat bagi siapa?" tegasnya.
Menurut Arif, Pilgub Jawa Timur belum final. Meski PKB telah menyatakan dukungan pada Gus Ipul, proses hajatan lima tahunan di provinsi timur Pulau Jawa ini masih panjang. "Pilgub belum final. Masih berproses," katanya.
Terlebih, masih kata dia, partai pendukung Gus Ipul belum resmi mengeluarkan rekomendasi resmi. "Belum mengeluarkan resmi dukungan, dan sebagainya. Dan itu masih sangat mungkin berubah. Artinya, the last minute bisa berubah."
"Jadi bagaimana? Kalau saya boleh berkomentar, masih sangat bisa berubah. Buktinya apa? Belum ada satupun DPP (partai pendukung) yang mengeluarkan rekom sampai saat ini (baru disampaikan secara lisan)," sambungnya yakin.
Bahkan Arif menanyakan rekomendasi resmi dari PKB yang sudah terbuka menyatakan dukungannya ke Gus Ipul. "Mana (rekom resminya)? PKB sudah mengeluarkan? Banyuwangi saja pernah SK belum turun, bisa berubah. Kan begitu. Fakta. Itu dinamika," katanya menyontohkan saat Pilkada di Banyuwangi.
Sementara PKS sendiri, kata Arif, juga sedang berproses. "Komunikasi masih berlangsung. Tapi mohon maaf belum bisa kami buka. Itu hak kami. Mau membuka atau tidak," katanya enggak membeber calon yang akan didukung PKS, selaku partai yang pernah ikut mengusung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) pada Pilgub Jawa Timur lalu.
Arif tidak memungkiri kalau partainya juga melakukan komunikasi politik dengan PKB dan Gus Ipul. Tapi, lagi-lagi dia enggan membeber detail komunikasinya seperti apa.
"Komunikasi itu tidak bisa dipisah-pisahkan, formal atau tidak. Dalam politik itu bisa di manapun. Jadi saya tidak bisa mengatakan: Iniloh formal, iniloh tidak," dalihnya.
Dia juga memastikan adanya kemungkinan soal koalisi, termasuk dengan partai-partai pendukung Gus Ipul. Sebab, di DPRD Jawa Timur, PKS hanya memiliki enam kursi. Sedang untuk bisa mengusung calon, harus 20 kursi. "Membangun koalisi, kalau kemingkinan, bisa. Namanya juga kemungkinan. Dengan siapapun bisa," tandasnya.
Seperti diketahui, terkait ide aklamasi atau calon tunggal yang sempat diwacanakan Partai Demokrat pada 1 Juni lalu itu, menjadi isu hangat jelang Pilgub Jawa Timur.
Sementara Gus Ipul dalam pelbagai kesempatan kerap menyampaikan bahwa dia tidak pernah berpikir untuk memborong partai. Masing-masing partai pasti memiliki mekanisme internal tentang pencalonan dan mempunyai kepentingan masing-masing. "Apalagi saya tidak mempunyai cukup sumber daya untuk itu," kata Gus Ipul.
Dia juga menyebutkan kalau selama ini terus menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai di Jawa Timur secara informal. Komunikasi itu sudah dilakukan sejak lama. "Setelah PKB membuat keputusan, saya menyampaikan kepada beberapa pimpinan partai. Termasuk kepada Pak Masfuk dari PAN," tuturnya.