Polisi tegaskan kasus Ahmad Dhani tak harus menunggu Jokowi melapor

Polisi tegaskan kasus Ahmad Dhani tak harus menunggu Jokowi melapor. Proses hukum tersebut dilanjutkan karena ada perubahan Pasal 207 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tentang penghinaan terhadap penguasa.

Pihak kepolisian menegaskan mempunyai alasan memproses kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dilakukan musisi Ahmad Dhani Prasetyo saat berorasi 4 November lalu. Proses hukum tersebut dilanjutkan karena ada perubahan Pasal 207 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tentang penghinaan terhadap penguasa.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, dalam pasal tersebut berubahnya delik aduan menjadi delik umum. Sehingga, pihak yang merasa ‎dirugikan soal presidennya dihina, bisa melaporkannya kepada polisi, tanpa menunggu langsung kepala pemerintahan yang mengadukannya.

"Beberapa waktu lalu sudah dapat penetapan MK bahwasannya terkait dengan penghinaan kepada presiden adalah delik aduan, tapi ini aduan delik umum," kata Awi di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jumat (25/11).

Menurut Awi, atas putusan MK itu, maka pihaknya memproses laporan relawan Presiden Joko Widodo yaitu Pro-Jokowi (Projo) dan Laskar Rakyat Jokowi (JKW).

"Secara luas itu dari pejabat tingkat bawah, tingkat atas, kami bisa pergunakan delik umum. Siapa pun pelapornya, penyelidik akan memprosesnya. Tidak harus si korban (penguasa negara atau presiden dalam kasus ini)," pungkasnya.

Sebelumnya, pengacara kondang Eggy Sudjana menyayangkan sikap kepolisian yang memanggil delapan orang saksi atas dugaan penghinaan terhadap penguasa dinilai salah. Sebab, isi surat tersebut tak jelas dan kepolisian pun tak melayangkan panggilan terhadap Presiden Joko Widodo selaku pihak yang dikatakan dihina tersebut.

Dalam hal ini, Eggy justru mengajarkan pihak kepolisian untuk mengingat pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dulu pernah dihina oleh Zaenal Ma'Arif.

"Contohnya, waktu Presiden SBY yang merasa terhina pada Zaenal Ma'Arif dia datang sendiri melapor ke polisi. Menurut ilmu hukum yang saya tahu, apalagi saya ini juga praktisi hukim, Pasal 207 tentang penghinaan pada penguasa, nah kalau penghinaan pada penguasa harusnya yang merasa dihina itulah yang melapor," katanya di Mapolda Metro Jaya, Kamis (24/11).

Baca juga:
Alasan sibuk, 4 saksi batal diperiksa soal kasus Dhani hina presiden
Kasus Dhani, polisi bantah surat panggilan terhadap saksi tak jelas
Kasus Dhani, Eggy Sudjana pertanyakan polisi tak panggil Jokowi
Alasan Ratna Sarumpaet tak penuhi panggilan polisi soal kasus Dhani
Tak hadir pemeriksaan kasus Dhani, Munarman & Rizieq ngaku ada acara
Eggy Sudjana pertanyakan bagian mana ucapan Dhani yang hina presiden
Sarumpaet beberkan siapa saja dipanggil polisi soal kasus Dhani