Politikus Golkar minta kemiskinan dimasukkan dalam RAPBNP 2015

Jangan sampai pertumbuhan ekonomi justru timpang dan menambah kesenjangan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun memuji Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 yang diusulkan pemerintahan saat ini. Menurutnya, ada keberanian pemerintah untuk membelanjakan belanja modal yang cukup besar.

"Ini tentu karena ingin menciptakan sebuah basis struktur ekonomi baru, sehingga diharapkan beberapa tahun ke depan akan memberikan sebuah pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dalam jangka menengah dan jangka panjang," kata Misbakhun di Jakarta, Kamis (22/1).

Namun demikian, Misbakhun menyarankan pemerintah agar memasukkan masalah kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan (rasio gini) dalam asumsi makro RAPBNP 2015. Sebab, katanya, jangan sampai pertumbuhan ekonomi justru timpang dan menambah kesenjangan.

"Saya ingin memasukkan unsur indeks pembangunan manusia dan rasio gini. Kenapa, ini akan menjadi tantangan juga. Meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, mestinya tdk boleh menciptakan ketimpangan yg melebar, dan ini adalah cita-cita presiden terpilih dan ini harus ada dan masuk di dalam RAPBNP, dan jiwa itu harus masuk di situ," jelasnya.

Misbakhun menegaskan, soal asumsi pertumbuhan dipatok 5,8 persen atau lebih rendah bukan persoalan pokok. "Tapi yang utama adalah pertumbuhan itu pengaruhnya terhadap kemakmuran, tingkat kemiskinan yang berkurang," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Misbakhun juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengobral surat utang untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Menurutnya, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat penerbitan surat utang paling besar yang disertai bunga tinggi.

"Kita berikan tingkat bunga yang begitu besar sampai tujuh persen, sedangkan Filipina cuma empat persen. Kenapa kita sebegitu besarnya? Apa yang membuat negara kita ini tidak dipercaya diri sehingga memberikan bungan yang begitu besar," katanya.

Ia pun menyarankan pemerintah mengubah kembali orientasi cara membiayai pengeluaran negara. Terlebih Indonesia kaya dengan sumber daya alam dan harus benar-benar berdaulat.

"Kita tidak perlu lagi berebut uang di pasar dengan pihak swasta. Tapi kita kembali kaji orientasi kita menjadi sebuah G to G loan agreement dengan lembaga multilateral sehingga kita bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih masuk akal dalam posisi sebagai negara berdaulat, negara besar, yang mempunyai kekayaan begitu melimpah," tandasnya.

Baca juga:
Genjot kinerja pembiayaan, Menkeu Bambang lebur SMI dan PIP
Syarat BUMN penerima suntikan modal pemerintah versi Menteri Rini
Menteri PU: Rp 2 triliun buat bangun jalan di daerah perbatasan
APBN-P hasil karya kabinet Jokowi-JK ditarget tuntas Februari 2015
BI usul nilai tukar Rp 12.800 per USD dalam APBN-P 2015
Pemerintah Jokowi tak mau pakai anggaran negara peninggalan SBY