Politikus PDIP Minta Jokowi Tengahi 3 Pihak yang Selalu 'Gaduh' soal Impor Beras
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus meminta pada semua pihak untuk menghentikan polemik tentang impor beras. Sebab, menurut dia, akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus meminta pada semua pihak untuk menghentikan polemik tentang impor beras. Sebab, menurut dia, akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Deddy berharap, Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai perbedaan terkait impor beras dan kebutuhan pangan lainnya.
-
Kenapa Jokowi meninjau Gudang Beras Bulog? Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Apa yang terjadi pada sapi Presiden Jokowi di Blora? Tampak sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih Dalam video yang diunggah akun YouTube Liputan6, tampak saat akan disembelih, muka sapi itu ditutup dengan sebuah kain. Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Apa yang terjadi pada Bupati Bengkulu Utara saat kunjungan Presiden Jokowi? Viral di media sosial sosok Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian yang ditarik secara tiba-tiba oleh seseorang di tengah rombongan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Jumat (21/7).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
"Yang terpenting saat ini Menteri Perdagangan RI sudah menyatakan secara terbuka di DPR RI bahwa tidak akan melakukan impor beras hingga panen raya petani berakhir," kata Deddy dikutip dari Antara, Kamis (25/3).
Dia mengatakan, selama ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog selalu berpolemik soal impor. Khususnya terkait data stok beras.
Deddy menilai, ketiga pihak tersebut menggunakan data yang berbeda, kerangka berpikir yang tidak sebangun, dan platform kebijakan yang tidak sejalan saat menyikapi rencana impor beras.
"Saya berharap Presiden menugaskan Menko terkait, dan BPS, untuk merumuskan kebijakan impor beras dan barang kebutuhan pokok lainnya," ujarnya.
Dia menilai, ketiga pihak tersebut tidak pernah sepakat terkait data dasar, apalagi soal volume, waktu, dan proses sehingga selalu terjadi polemik dan kegaduhan yang membuang energi.
Deddy menilai, setelah 76 tahun Indonesia merdeka, belum memiliki cetak biru kedaulatan pangan yang konsisten dan dipahami semua stakeholder pembuat kebijakan. Karena itu, menurut dia, tidak heran selalu ada perbedaan pendapat dan posisi hingga gesekan kepentingan, karena itu semua pihak harus duduk bersama untuk menyepakati 'common platform' yang bisa disepakati.
"Sudah saatnya para pengambil kebijakan menyelesaikan perbedaan, menurunkan tensi dan ego sektoral serta memastikan tidak ada pemburu rente yang bermain dalam setiap pengambilan kebijakan impor," katanya.
Menurut Deddy, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya selalu mewacanakan perlunya kedaulatan pangan namun gagal diterjemahkan dalam kebijakan makro RPJMN oleh Bappenas dan kebijakan mikro oleh kementerian teknis dan Bulog.
Dia melanjutkan, kebijakan impor seharusnya bersifat 'emergency' (keadaan darurat) untuk menjaga harga bahan pokok dan bahan pangan lainnya tidak menekan daya beli masyarakat, mempengaruhi inflasi dan neraca keuangan negara.
"Sudah saatnya kita memiliki UU Kedaulatan Pangan dan Badan Kedaulatan Pangan untuk memastikan petani dan produsen bahan pangan serta konsumen terlindungi," ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sudah usang dan harus segera digantikan UU tentang Kedaulatan Pangan.
Baca juga:
Anggota DPR: Bulog Harusnya Beli Gabah Petani Sesuai HPP
KSP: Impor Beras Tidak akan Dilakukan Jika Stok Aman
Stok Surplus, Jateng Tak Butuh Beras Impor
Ombudsman: Harga Gabah Turun Bukan karena Isu Impor Beras, tapi Pasokan Melimpah
DPR Kecewa Pemerintah Bakal Impor Beras Mendekati Panen Raya
Sekretaris Bulog: Stok Beras Cukup, Mendekati 1 Juta