Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Jokowi mengaku, pemerintah menghadapi dilema saat menjaga keseimbangan harga beras.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menceritakan ragam tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebutuhan pangan nasional. Menurut dia, pemerintah menghadapi dilema saat menjaga keseimbangan harga beras.
Jokowi mengatakan, para petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih. Sementara itu, konsumen khususnya ibu-ibu membutuhkan harga yang terjangkau.
"Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu," kata Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Jumat (15/4).
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang. Terlebih, pemerintah diharuskan memenuhi kebutuhan beras tahunan sebanyak 31 juta ton ditengah perubahan iklim.
"Tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir," jelas Jokowi.
Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau. Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.
"Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah, kita 270 juta tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia," tutur Jokowi.
Namun demikian, kata Jokowi, dia memastikan bantuan beras yang telah diberikan sejak bulan Januari tersebut akan terus berlanjut hingga Juni mendatang. Kendati begitu, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.
"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan," ujar Jokowi.
