Pemuda Muhammadiyah dorong Jokowi keluarkan fatwa haram buat buzzer
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan fatwa haram buzzer politik. Ini dikarenakan buzzer politik dianggap menambah kegaduhan politik di Tanah Air.
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan fatwa haram buzzer politik. Ini dikarenakan buzzer politik dianggap menambah kegaduhan politik di Tanah Air.
"Kami akan mendorong untuk mengeluarkan fatwa haram buzzer politik," ungkap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2).
Dahnil mengatakan buzzer politik dimaksud adalah penebar informasi hoax (bohong) dan penebar kebencian melalui media sosial. Karena itu, buzzer politik bisa juga disebut produser tuyul sosmed.
"Tuyul-tuyul sosmed ini menyebarkan isu macam-macam, kemudian memenuhi kebisingan-kebisingan politik kita," ujar dia.
PP Pemuda Muhammadiyah sendiri, kata Dahnil, akan segera mengeluarkan fatwa haram buzzer politik menggunakan pendekatan agama. Rencana penerbitan fatwa ini akan didorong dalam Tanwir PP Muhammadiyah pada 24-28 Februari 2017 di Ambon. Tanwir ini nantinya dihadiri Presiden Joko Widodo.
"Jadi nanti di Tanwir itu akan mendorong peserta tanwir melalui ulama-ulama Muhammdiyah untuk mengeluarkan fatwa, bahwasanya buzzer politik, pekerjaan sebagai buzzer politik itu adalah pekerjaan yang haram. Jadi itu sama dengan pengedar narkoba, jadi pengedar fitnah," paparnya.
Menurut Dahnil, Kepala Negara sangat mengapresiasi ide Pemuda Muhammadiyah itu. Jokowi mengaku sepakat dan akan membuat instrumen kebijakan untuk melawan buzzer politik.
Dahnil menambahkan, Pemuda Muhammadiyah berharap pemerintah menyiapkan tahapan khusus dalam menghadapi buzzer politik. Misalnya melakukan pembinaan maupun menyiapkan landasan hukum bagi buzzer politik.
"Kalau kemudian langkah pembinaan itu tidak bisa dilakukan, tentu kemudian langkah berikutnya adalah langkah hukum. Kami berharap ada tim khusus yang memang ngurusin itu dengan cara-cara yang benar," jelas dia.
"Dan pak Jokowi tadi sampaikan, kami sedang mempertimbangkan bentuknya, namanya lembaga cyber nasional itu, salah satunya adalah mengontrol buzzer-buzzer politik ini," sambungnya.
Kepada para pemuda di mana pun berada, Dahnil mengimbau untuk tidak turut menjadi buzzer politik.
"Maka melalui media ini kami mengimbau anak muda jangan mau jadi buzzer poltik, jangan mau jadi tuyul sosmed, karena itu pekerjaan yang haram," tutupnya.