Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dikabarkan menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mendorong ormas keagamaan untuk menerima tawaran pengelolaan izin tambang.

"Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan, itu ndak. Kalau memang berminat ada keinginan, regulasinya sudah ada," jelas Jokowi di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/7).

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan. Selain itu, Jokowi mengaku kerap menerima keluhan saat berkunjung ke pondok pesantren (ponpes) dan masjid.

Menurut dia, mereka mengeluhkan izin pengelolaan tambang yang hanya diberikan ke perusahaan besar. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan mengelola tambang.

"Banyak komplain kepada saya, 'Pak, kenapa tambang tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok, waktu saya datang ke ponpes, berdialog di masjid'," tuturnya.

"Itu lah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keaagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang," sambung Jokowi.

Kendati begitu, dia mengingatkan pemerintah hanya memberikan izin pengelolaan tambang untuk badan usaha yang ada di ormas keagamaan tersebut.

"Tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain," ucap Jokowi.

Sebelumnya beredar kabar bahwa PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Namun, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut enggan menjawab soal IUP.

Menanggapi hal tersebut, Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief menyebut bahwa PP Muhammadiyah akan segera mengumumkan secara resmi soal sikap lembaga perihal izin konsesi tambang.

"Nanti aja yang resmi saja, ya. Nanti diumumkan. Nanti aja resminya saja," kata dia pula.

Berita Terbaru

• Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
• Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
• Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
• Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
• FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans

• izin tambang
• muhammadiyah
• ormas kelola tambang

Copied!

Artikel ini ditulis oleh

Editor Eko Prasetya

L

Reporter

Lizsa Egeham

Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

• VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal

  merdeka.com 06 Sep 2024

• VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"

  merdeka.com 06 Sep 2024

• VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"

  merdeka.com 06 Sep 2024

• VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab

  merdeka.com 06 Sep 2024

• Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak

  merdeka.com 06 Sep 2024