Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya
Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah angkat suara soal kabar penerimaan izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah yang sebelumnya sempat dinyatakan belum tertarik terhadap tawaran itu.
Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief mengatakan pihaknya akan memutuskan soal penerimaan izin tambang oleh pemerintah dalam konsolidasi nasional di Yogyakarta akhir pekan ini.
"Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu-Ahad di Yogyakarta, nanti tunggu itu aja pernyataannya," ujar Hilman saat ditemui di Asrama Haji, Jakarta Timur, Kamis (25/7).
Namun demikian, Latif enggan memberikan tanggapan lebih lanjut soal kabar tambang yang diterima Muhammadiyah. Dia meminta agar semua pihak menunggu hasil resmi yang diumumkan dalam konsolidasi nanti.
“Nanti-nanti aja ya resminya. Ya kan nanti umumkan, nanti aja resminya,” singkatnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti sempay menegaskan organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.
"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya seperti dilansir Antara.
Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.
Organisasi keagamaan Islam non-pemerintah itu menegaskan akan mengkaji semuanya dari berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh.
"Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," kata Abdul.
