Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Ketua Umum PBNU Temui Jokowi di Istana, Bahas soal Konsesi Tambang

Gus Yahya mengatakan pertemuan tersebut untuk membahas soal konsensi izin tambang serta investasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

pbnu
Ketua Umum PBNU Temui Jokowi di Istana, Bahas soal Konsesi Tambang
Ketua Umum PBNU Temui Jokowi di Istana (©Liputan6.com)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Gus Yahya mengatakan pertemuan tersebut untuk membahas soal konsensi izin tambang serta investasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Gus Yahya tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 10.22 WIB. Dia didampingi dan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan pengurus PBNU lainnya.

"Kita mau bicara soal konsensi tambang dan investasi di IKN nanti," kata Gus Yahya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Gus Yahya mengaku pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari PBNU. Selain membahas konsenei tambang, dia mengungkapkan bahwa PBNU berencana berinvestasi di IKN.

"Kami mengajukan untuk berbicara tentnag konsensi tambang dan rencana kami untuk berinvestasilah walaupun kecil di IKN nanti," jelasnya.

"Karena kami butuh untuk membangun kantor disana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan disana," sambung Gus Yahya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung. Sementara itu, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses.

Diketahui, PBNU dan Muhammadiyah jadi dua ormas keagamaan yang mendapat izin tambang. Izin untuk PBNU disebut sudah rampung pekan lalu.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai, kalau tidak salah 3-4 hari lalu," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Setelah izin tambang itu rampung, Bahlil bilang PBNU perlu memyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada negara. Setelah itu, prosesnya selesai.

"Tinggal mereka menyetor ke negara kan harus ada KDI-nya yang menyetor kepada negara. Kalau itu sudah selesai, ya selesai," ungkapnya.

Sedangkan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Ini adalah ormas keagamaan kedua yang menyetujui untuk menerima IUPK.

"Kemudian Muhammadiyah skrg dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasinya," ucapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
L
Reporter
    Lizsa Egeham
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi
Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi

Gus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.

Presiden Jokowi
Aturan Diteken Jokowi: Kepala Otorita IKN Bisa Tentukan Harga Tanah di Ibu Kota Baru
Aturan Diteken Jokowi: Kepala Otorita IKN Bisa Tentukan Harga Tanah di Ibu Kota Baru

Ada dua tujuan, satu, pengelolaan Aset Dalam Penguasaan (ADP). Dua, pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

IKN
PBNU Mau Beli Lahan 100 Hektare di IKN, Buat Apa?
PBNU Mau Beli Lahan 100 Hektare di IKN, Buat Apa?

Gus Yahya mengatakan Jokowi merestui rencana PBNU membeli lahan 100 hektare di IKN, Kalimantan Timur.

PBNU
Jokowi Tunjuk Ridwan Kamil Jadi Mandor Proyek Ibu Kota Nusantara, Ini Tugasnya
Jokowi Tunjuk Ridwan Kamil Jadi Mandor Proyek Ibu Kota Nusantara, Ini Tugasnya

Sebagai mandor, dia mengaku aktif melakukan rapat terkait berbagai dalam mengawal investasi maupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di IKN.

Ridwan Kamil
Jokowi Paparkan Potensi Investasi IKN di Depan Pengusaha-Pengusaha Brunei Darussalam
Jokowi Paparkan Potensi Investasi IKN di Depan Pengusaha-Pengusaha Brunei Darussalam

Jokowi juga akan menghadiri resepsi pernikahan Pangeran Mateen di Brunei Darussalam

Jokowi
Jokowi soal Investor IKN: Satu Masuk, yang Lain Pasti Berbondong-Bondong Ikutan
Jokowi soal Investor IKN: Satu Masuk, yang Lain Pasti Berbondong-Bondong Ikutan

Melihat adanya investor asli Kalimantan Timur yang turut serta dalam pembangunan IKN, Jokowi pun menilai hal tersebut sangat baik.

Presiden Jokowi
Jokowi: Banyak Berpikir Kita Ngejar-Ngejar Pembangunan IKN, Pekerjaan Ini Sesuai Progres Kok
Jokowi: Banyak Berpikir Kita Ngejar-Ngejar Pembangunan IKN, Pekerjaan Ini Sesuai Progres Kok

Jokowi membantah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dikebut agar segera selesai.

Jokowi
Bertemu Jokowi, PBNU Berencana Beli 100 Hektare Lahan di IKN untuk Fasilitas dan Bisnis
Bertemu Jokowi, PBNU Berencana Beli 100 Hektare Lahan di IKN untuk Fasilitas dan Bisnis

Gus Yahya mengatakan Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut.

PBNU
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

jokowi panggil menkumham
Jokowi Buka Suara soal Alasan Bambang Susantono Mundur dari Kepala OIKN
Jokowi Buka Suara soal Alasan Bambang Susantono Mundur dari Kepala OIKN

Jokowi meyakini mundurnya dua pimpinan OIKN tak mempengaruhi investor asing untuk berinvestasi.

Jokowi
Jokowi Teken Perpres Percepatan Pembangunan IKN, Beri Berbagai Insentif untuk Investor
Jokowi Teken Perpres Percepatan Pembangunan IKN, Beri Berbagai Insentif untuk Investor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ibu Kota Nusantara (IKN)
Gus Yahya Temui Jokowi di Istana, Bahas Masalah PBNU dan PKB
Gus Yahya Temui Jokowi di Istana, Bahas Masalah PBNU dan PKB

Gus Yahya menyebut, pihaknya yang akan mencari jalan keluar mengenai masalah dengan PKB.

PBNU