Jamin Transparan & Perhatikan Dampak Lingkungan, Pemuda Muhammadiyah Jateng Kerahkan Tenaga Ahli Pelototi Tambang
Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah men-support penuh atas keputusan PP Muhammadiyah yang menerima izin pertambangan dari pemerintah pusat.
Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah memastikan pengelolaan pertambangan yang dilakukan hendaknya menjadi role model agar menjadi percontohan bagi perusahaan tambang lainnya. Itu sebabnya, akan ada tenaga khusus yang mengawasi kegiatan pertambangan.
Wakil Ketua Bidang ESDM Lingkungan Hidup Pemuda Muhammadiya Jawa Tengah, Agiv Alfan berjanji Muhammadiyah akan transparan dan memperhatikan aspek lingkungan dalam mengelola tambang. Tim itu nantinya berisikan delapan pengurus pusat.
"Maka dengan pengawasan, kerja-kerja tim delapan itu akan tetap dilaporkan. Apalagi Muhammadiyah punya tradisi yang hasilnya tetap disampaikan di pleno. Kita akan kawal bersama. Di PP Pemuda Muhammadiyah juga ada bidang ESDM. Nanti akan ada forum nasional bidang ESDM untuk mengawasi pertambangan," kata Agiv, Jumat (2/8).
Nantinya unsur Pemuda Muhammadiyah juga dilibatkan dalam proses pengawasan kegiatan tambang. Pengawasan bisa dikerjakan dengan melakukan kajian analisa recovery lokasi tambang maupun pengawasan lainnya.
"Kalau anak muda kami libatkan proses pengawalan. Contoh analisa proses recovery tambang seperti apa. Biasanya tambang pasir kan dibiarkan jadi kubangan yang tidak diurus. Maka ini harus ditangani oleh Muhammadiyah. Dan jadi pilot project pengelolaan tambang yang memperhatikan lingkungan supaya jadi contoh bagi perusahaan yang lain," ungkapnya.
Pihaknya yakin bahwa Muhammadiyah tetap bisa mengelola tambang dengan matang karena telah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
"Dari pihak kami tentunya sangat optimis pengurus pusat bisa melakukan IUP tambang dengan matang. Kami punya tenaga ahli yang memadai. Sehingga kami hanya mengawal saja pengelolaan tambang untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, tenaga ahli milik Muhammadiyah tersebar di kampus-kampus yang memiliki jurusan pertambangan dengan jumlah cukup banyak. Ada lima kampus dengan prodi pertambangan yaitu Universitas Muhhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.
"Kita sudah punya lima kampus jurusan tambang di lima daerah. Jadi saya yakin janganlan kelola tambang, untuk kelola negara saja kita mampu," jelasnya.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Ghofar Ismail mengatakan secara prinsip pihaknya memberikan support penuh atas keputusan PP Muhammadiyah yang menerima izin pertambangan dari pemerintah pusat.
"Kami tetap prinsipnya pada samina wa athona atas apa yang sudah diputuskan pimpinan pusat dan pimpinan wilayah," kata Ghofar.
Dia yakin dukungan itu diterima Muhammadiyah setelah melakukan kajian-kajian yang mendalam. Terlebih lagi, hasil sudah disampaikan secara spesifik dalam acara konsolidasi nasional di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Dia tak mempersoalkan keputusan menerima izin pertambangan yang menimbulkan pro kontra. Namun pihaknya tidak bisa mengusulkan di mana saja lokasi tambang yang bisa dikelola Muhammadiyah.
"Yang jelas kami ikuti ayahanda dan kiai di pimpinan pusat. Kita dukung, sama-sama memantau dan menyerahkan kepada ahli di bidangnya," tutup Ghofar.
- Disebabkan Karena Faktor Genetik atau Lingkungan, Ketahui Penyebab Terjadinya Buta Warna pada Seseorang
- Ivan Gunawan Bongkar Hubungan dengan Ayu Ting Ting, Pernah Diajak Nikah dan Kesal Ogah Syuting Bareng Lagi
- Kronologi Satu Keluarga di Bogor Dianiaya 4 Orang Jelang Subuh, Satu Tewas Bersimbah Darah di Dalam Mobil
- Pestapora Pertamina Fastron 2024 Bakal Hadirkan Pengalaman Tiga Hari yang Tak Terlupakan
- Diduga Disadap Israel dan Dipasangi Peledak, Ahli Ungkap Bagaimana Pager Meledak Secara Bersamaan di Lebanon
- Danny Adriadhi Utama
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024
