PPKM Darurat, Gubernur Diberi Kewenangan Mengalihkan Alokasi Kebutuhan Vaksin
Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin Covid-19 yang kelebihan stok dari kabupaten dan kota ke daerah yang kekurangan. Kewenangan itu diberikan untuk mendukung penerapan PPKM darurat guna menekan laju penambahan kasus Covid-19.
Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin Covid-19 yang kelebihan stok dari kabupaten dan kota ke daerah yang kekurangan. Kewenangan itu diberikan untuk mendukung penerapan PPKM darurat guna menekan laju penambahan kasus Covid-19.
"Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan. Alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin. Jadi karena darurat ini kita buat fleksibel tetapi tetap dalam koridor aturan main," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sekaligus Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali dalam jumpa pers secara daring, Kamis (1/7).
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
Luhut juga meminta Gubernur, bupati dan wali kota dengan tegas melarang setiap bentuk kegiatan yanng menimbulkan kerumunan. Menurut dia, kinerja Gubernur, bupati dan wali kota dalam melaksanakan PPKM Darurat didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan.
"Gubernur, bupati, wali kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan nanti ada instruksi Mendagri sebagai dasar penindakan hukum yang akan dilakukan Polri maupun nanti kejaksaan dan kita akan tegas dalam hal ini.
Sebelumnya diketahui Dikutip dari dokumen resmi pemerintah soal Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada PPKM Darurat Jawa Bali, Kamis (1/7). Pemerintah menargetkan penurunan kasus covid menjadi kurang dari 10.000 dalam penerapan PPKM Darurat tersebut.
Untuk daerah yang diberlakukan PPKM Darurat, ada sekitar 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.
Level 4 adalah transmisi komunitas per 100 ribu penduduk per minggu di mana kasus konfirmasinya lebih dari 150, perawatan RS-nya lebih dari 30, dan kematian lebih dari 5.
Sementara level 3 transmisi komunitas per 100 ribu penduduk per minggu di mana kasus konfirmasinya antara 50-150, perawatan RS-nya antara 5-10, dan kematian antara 2-5.
LEVEL 4
Banten
Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang
Kota Serang
Jawa Barat
Purwakarta
Kota Tasikmalaya
Kota Sukabumi
Kota Depok
Kota Cirebon
Kota Cimahi
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Banjar
Kota Bandung
Karawang
Bekasi
DKI Jakarta
Jakarta Barat
Jakarta Timur
Jakarta Selatan
Jakarta Utara
Jakarta Pusat
Kepulauan Seribu
Jawa Tengah
Sukoharjo
Rembang
Pati
Kudus
Kota Tegal
Kota Surakarta
Kota Semarang
Kota Salatiga
Kota Magelang
Klaten
Kebumen
Grobogan
Banyumas
DI Yogyakarta
Sleman
Kota Yogyakarta
Bantul
Jawa Timur
Tulungagung
Sidoarjo
Madiun
Lamongan
Kota Surabaya
Kota Mojokerto
Kota Malang
Kota Madiun
Kota Kediri
Kota Blitar
Kota Batu
LEVEL 3
Banten
Tangerang
Serang
Lebak
Kota Cilegon
Jawa Barat
Sumedang
Sukabumi
Subang
Pangandaran
Majalengka
Kuningan
Indramayu
Garut
Cirebon
Cianjur
Ciamis
Bogor
Bandung Barat
Bandung
Jawa Tengah
Wonosobo
Wonogiri
Temanggung
Tegal
Sragen
Semarang
Purworejo
Purbalingga
Pemalang
Pekalongan
Magelang
Kota Pekalongan
Kendal
Karanganyar
Jepara
Demak
Cilacap
Brebes
Boyolali
Blora
Batang
Banjarnegara
DI Yogyakarta
Kulon Progo
Gunungkidul
Jawa Timur
Tuban
Trenggalek
Situbondo
Sampang
Ponorogo
Pasuruan
Pamekasan
Pacitan
Ngawi
Nganjuk
Mojokerto
Malang
Magetan
Lumajang
Kota Probolinggo
Kota Pasuruan
Kediri
Jombang
Jember
Gresik
Bondowoso
Bojonegoro
Blitar
Banyuwangi
Bangkalan
Bali
Kota Denpasar
Jembrana
Buleleng
Badung
Gianyar
Klungkung
Bangli
Baca juga:
Jelang Penerapan PPKM Darurat, Pemkot Bekasi Fokus pada Wilayah Krusial
Pemerintah Umumkan PPKM Darurat, Rupiah Ditutup Melemah
Mendagri, Kepala Daerah dan Forkopimda Sudah Siapkan Strategi Hadapi PPKM Darurat
Luhut Minta Daerah Selain Pulau Jawa dan Bali Tetap Lakukan PPKM Mikro
Komisi I DPR Minta TNI All Out Dukung Pelaksanaan PPKM Darurat