Presiden Jokowi: Banyak Sekali Kasus Sengketa Tanah di Sumut
Jokowi menjelaskan dengan adanya sertifikat tanah, warga bisa membela diri saat ada pihak lain yang berusaha untuk mengklaim lahan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sering mendengar adanya kasus sengketa tanah, khususnya daerah Sumatera Utara. Masalah tersebut tidak kunjung selesai lantaran masyarakat pemilik tanah sah tidak memegang sertifikat.
"Di Sumut ini banyak sekali yang sengketa. Di sekitar Medan ini tanya pak Gubernur, banyak sekali karena enggak rampung-rampung, karena enggak megang ini (sertifikat). Tapi merasa sudah menduduki 20 tahun 15 tahun," katanya saat membagikan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi, Kamis (3/2).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
Jokowi menjelaskan dengan adanya sertifikat tanah, warga bisa membela diri saat ada pihak lain yang berusaha untuk mengklaim lahan.
"Ini kalau ada sengketa bapak pegang ini sudah tenang. Ada orang datang, pak, ini tanah saya lahan saya, enggak, ini buktinya luasnya ada di sini nama pemilik ada disini sudah rampung," ucapnya.
Saat ini, pemerintah terus berusaha melakukan percepatan penerbitan sertifikat tanah. Dia menuturkan pemerintah sudah berhasil menerbitkan sebanyak 8 juta sertifikat tanah per tahunnya dan akan terus ditingkatkan jumlahnya.
"Ini pentingnya yang namanya sertifikat. Jadi sekarang tahun terakhir ke luar berapa 8 juta dari 500 ribu sekarang setahun sudah 8 juta sertifikat ke luar, targetnya saya naikkan terus 9 juta," pungkasnya.
Baca juga:
VIDEO: Hadir di DPR, Brigjen Junior Bicara Keras Soal Penggusuran Bojong Koneng
Wakapolres: Konflik Haruku Tidak Terkait SARA, Tetapi Persoalan Tanah
Duduk Perkara Bentrok di Pulau Haruku Maluku Tewaskan Dua Warga
Suasana Mencekam Bentrokan di Maluku Tengah, Rumah Terbakar dan Warga Kabur ke Hutan
Penyebab Bentrokan Hebat di Pulau Haruku Maluku yang Tewaskan 2 Orang