Presiden Jokowi Diminta Tengahi Kisruh Vaksin Nusantara Vs BPOM
Situasi ini sangat kontraproduktif di tengah upaya Indonesia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dengan melakukan berbagai kebijakan di antaranya program vaksinasi.
Polemik vaksin Nusantara telah memantik aksi dukung mendukung terhadap Vaksin Nusantara versus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal, pengembangan Vaksin Nusantara yang embrionya berasal dari program Kementerian Kesehatan merupakan lembaga pemerintah sama persis dengan BPOM.
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyesalkan kisruh tentang vaksin nusantara di internal pemerintah. Padahal, vaksin Nusantara didorong oleh Kementerian Kesehatan. Di sisi yang lain, BPOM juga merupakan institusi pemerintah.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
"Kami sangat menyesalkan kisruh tentang Vaksin Nusantara ini. Padahal, pengembangan Vaksin Nusantara dan BPOM sama-sama institusi pemerintah. Mestinya tidak boleh terjadi polemik di tengah publik seperti saat ini," sesal Okky melalui keterangan pers di Jakarta, Minggu (18/4).
Anggota Komisi Kesehatan DPR RI dua periode ini juga menyayangkan kisruh tentang Vaksin Nusantara ini yang menimbulkan aksi dukung mendukung baik terhadap pengembangan Vaksin Nusantara maupun terhadap BPOM yang mengkritik keberadaan Vaksin Nusantara.
"Situasi lebih pelik saat sejumlah tokoh melakukan aksi dukungan kepada Vaksin Nusantara dan dukungan terhadap BPOM. Padahal ini urusan kesehatan, namun masuk pada aksi dukung-mendukung. Ini sangat naif," sesal Okky.
Situasi demikian, sebut model senior ini, sangat kontraproduktif di tengah upaya Indonesia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dengan melakukan berbagai kebijakan di antaranya program vaksinasi.
"Mestinya polemik antara pengembang Vaksin Nusantara versus BPOM dapat dicegah. Mereka ini kan sama-sama penyelenggara pemerintahan, mengapa harus berpolemik di publik?" cetus Okky.
Dia meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar dapat menengahi polemik yang sama sekali tidak produktif ini. "Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky.
Okky berharap pihak-pihak yang berpolemik agar dapat menahan diri untuk memberikan pernyataan yang justru membingungkan publik. Dia mendorong urusan kesehatan agar ditempatkan pada porsi yang tepat. "Mari kita tempatkan ranah kesehatan pada porsi yang tepat, bukan justru membangun narasi yang tensinya justru pada urusan politis berupa mobilisasi dukungan," tandas Okky.
Baca juga:
Kontroversi Vaksin Nusantara, Goenawan Mohamad Hingga Ade Armando Dukung BPOM
IDI Minta Vaksin Nusantara Utamakan Prosedur Tidak Hanya Niat Nasionalisme
Wakil Ketua Komisi IX Nilai BPOM Persulit Proses Legalitas Vaksin Nusantara
Polemik Vaksin Nusantara, Anggota DPR Sebut BPOM sudah Berpolitik
BPOM: Perhatikan Warning Label Vaksin AstraZeneca Sebelum Penyuntikan