Profilnya muncul di soal UN, Jokowi merasa dijebak
"Orang sana kan cari-cari gak ada (celah), makanya. Itu kan orang inginkan membangun persepsi negatif," kata Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) menduga kemunculan profilnya dalam materi soal Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah politis. Merasa dijebak, Jokowi menyebut ada orang yang ingin membuat citra dirinya menjadi negatif.
"Jangan sampai pertanyaan atau materi di UN hanya untuk menjelekkan Jokowi yang mempersepsikan yang membikin saya. Tapi bagaimana? Saya tidak pada posisi ini," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/4).
Jokowi menambahkan, kemunculan profilnya dalam soal merupakan salah satu cara yang digunakan oleh lawan politiknya. Sebab, Jokowi menilai, mereka tidak dapat menemukan celah untuk menjatuhkannya.
"Kelihatan orang, ada orang yang mau menjebak. Orang sana kan cari-cari gak ada (celah), makanya. Itu kan orang inginkan membangun persepsi negatif. Mereka mencari-cari kesalahan kan kesulitan, makanya dibuat-buat record-nya dibuat," ungkapnya.
Jokowi juga merasa keberatan ketika profil dirinya menjadi materi soal UN. Menurutnya, nama pahlawan yang lebih layak dijadikan materi soal ujian.
"Ya keberatan dong, saya baru baca tadi pagi. Mestinya materinya mengenai kepahlawanan, siapa yang sudah berjuang untuk bangsa ini," jelasnya.
Namun, Jokowi tidak dapat menentukan materi apa-apa saja yang akan keluar dalam soal ujian. Karena kewenangan berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bukan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Coba ditanyakan, siapa yang membuat? Apakah pemerintah DKI yang buat? Kenapa memang yang buat Jokowi , tidak berada pada posisi wilayah itu ya gak ngerti," ungkapnya.
Sebelumnya, beredarnya kabar di media sosial seperti Twitter dan Facebook membahas mengenai soal Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia yang membahas mengenai profil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ).
Dalam soal itu, terdapat dua paragraf yang berisi profil Jokowi . Isinya antara lain tanggal dan tempat kelahiran Jokowi , kemudian profil dirinya sebagai Gubernur DKI sampai penyebutan Jokowi sebagai tokoh seni dan budaya.
Baca juga:
Tiga pelajar jalani UN di lapas Curup
Jokowi: Kelihatannya ada orang yang mau menjebak saya
Menengok suasana pelaksanaan Ujian Nasional Paket C di Jakarta
Disdik Jabar sebut penyebar kunci jawaban UN di medsos sindikat
Penyebar kunci jawaban UN mirip sindikat 'Mama Isi Pulsa'
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Jokowi mewanti-wanti soal pemilihan pemimpin? Presiden Jokowi kerap kali mewanti-wanti berhati-hati dalam memilih pemimpin.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.