Ridwan Kamil prihatin pejabat di Bekasi kena OTT KPK
Penangkapan pejabat Pemkab Bekasi itu diduga berkaitan dengan izin pembangunan proyek Meikarta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi oleh KPK.Penangkapan pejabat Pemkab Bekasi itu diduga berkaitan dengan izin pembangunan proyek Meikarta.
"Sebagai Gubernur, saya prihatin. Kalau begini saya serahkan ke aparat penegak hukum, khususnya KPK yang menanganinya," kata Emil usai rapat membahas proyek wisata air Kalimalang bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Mega Bekasi, Senin (15/10).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
Menurut Emil, pejabat yang ditangkap oleh lembaga antirausah harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Meskipun sejauh ini KPK belum merilis nama-nama pejabat yang diangkut dari Bekasi dalam operasi kemarin.
"Semua harus ikuti prosedur hukum yang berlaku," ujar mantan Wali Kota Bandung tersebut.
KPK menangkap sedikitnya 10 orang baik pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak swasta dalam operasti tangkap tangan (OTT) pada Minggu (14/10). Usai penangkapan itu, sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disegel.
Komisi antirasuah itu menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah.
Baca juga:
Dugaan suap Meikarta, KPK segel ruangan di Pemkab Bekasi
OTT terkait proyek Meikarta, KPK juga temukan Rp 500 juta lebih
Sebelum OTT KPK terkait suap Meikarta, Bupati Bekasi sudah ingatkan anak buah
Ini reaksi Deddy Mizwar terkait OTT KPK soal kasus Meikarta
Bupati Bekasi tak tahu bawahannya terjaring OTT KPK