SBY anggap perdebatan mobil murah sudah bias

Pemerintah meluncurkan program mobil murah adalah untuk angkutan pedesaan.

Kontroversi mobil murah belum juga reda. Hal ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden angkat bicara.

"Apa yang saya ikuti perbincangan di luar rupanya sudah banyak bias dan sebutlah distorsi, dari apa yang pernah saya sampaikan di waktu lalu," ujar SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).

SBY kembali menegaskan, pemerintah meluncurkan program mobil murah adalah untuk angkutan pedesaan, bukan semata-mata untuk mobil pribadi. SBY menanggapi pengajuan hak bertanya DPD terkait kebijakan pemerintah mengenai mobil murah.

"Kalau saudara masih ingat dulu, kebijakan mobil murah yang dimaksud adalah untuk memikirkan angkutan pedesaan, jadi bukan mobil pribadi yang kita harapkan ramah lingkungan apakah listrik atau hybrid," ujar SBY .

SBY menambahkan, sebelum pemerintah mengadakan program mobil murah ini, telah ada utusannya yang meninjau langsung ke India. Di sana, SBY meminta perbandingan angkutan pedesaan yang hemat bahan bakar.

"Saudara yang dampingin ke India, kita ingin dapatkan perbandingan angkutan pedesaan itu seperti apa, sehingga hemat bahan bakar, demikian bawa kebaikan, ini yang harus dijelaskan, kita persiapkan jawaban ke DPD yang angkat isu yang hak bertanya kepada mereka," ujar SBY .

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil murah melalui Permenperin No 33 tahun 2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi di masyarakat.

Pada 25 Oktober 2013 lalu dalam Rapat Paripurna DPD RI, Anggota DPD dengan penggunaan hak bertanya melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) terkait kebijakan mobil murah ini. Sebanyak 96 Anggota DPD menandatangani Hak Bertanya tersebut.