Serap aspirasi rakyat, DPD bangun gedung Rp 21 M di setiap provinsi

Hanya Jakarta dan Bali yang tidak dibangun gedung baru untuk serap aspirasi rakyat.

2015-06-17 12:09:32

DPD

DPD RI telah membangun gedung baru di Sumatera Selatan, NTT dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan, pihaknya siap membangun gedung baru di tiap provinsi dengan anggaran Rp 21 miliar tiap provinsi dari APBN.

Namun, kata dia, hanya dua provinsi yang tidak membangun gedung baru, yaitu DKI Jakarta dan Bali. Untuk Jakarta, tidak dibangun gedung baru dikarenakan ibu kota negara, sebab banyaknya gedung yang mumpuni untuk dipakai anggota DPD memfasilitasi aspirasi masyarakat.

"Jakarta tidak menolak tapi karena dekat kantor DPD pusat dan ibu kota mereka sarankan tak perlu dibangun di Jakarta lagi kalau ada tamu anggota DPD cukup menggunakan fasilitas di ibu kota negara," kata Sudarsono saat konferensi pers di Press Room DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Sementara, untuk Bali, tidak melakukan pembangunan gedung baru dikarenakan sudah memberikan gedung untuk dialihkan menjadi gedung DPD.

Sudarsono menambahkan, pembangunan gedung baru di tiap provinsi menggunakan tanah hibah dari pemerintah provinsi. Untuk tahun depan, Provinsi Sumatera Barat, NTB, Maluku dan Sulawesi Utara yang telah terlebih dahulu memberikan hibah.

Dia melanjutkan, gedung DPD di tiap provinsi itu akan digunakan para senator saat reses untuk memfasilitasi keluhan masyarakat di tiap dapilnya.

"Selain itu gedung akan digunakan untuk anggota DPD melakukan rapat dua kali setahun dengan Bupati dan Walikota dan Gubernur," kata dia.

(mdk/rnd)

Pemerintah Hidupkan Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Karena Angka Golput Pilkada 2024 Tinggi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

pilkada 1 tahun yang lalu

Ketum PBNU Minta DPR Dengar Aspirasi Rakyat: Ini Mekanisme Sehat

Aksi protes saat ini tengah berlangsung di depan gerbang Utama Gedung DPR.

PBNU 1 tahun yang lalu

Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Demo 1 tahun yang lalu

Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Demo 1 tahun yang lalu

DPRD Jakarta Panggil Jajaran Disbud hingga Inspektorat Buntut Korupsi Rp150 Miliar

DPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar.

DPRD DKI 1 tahun yang lalu

Mendagri Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kita Lihat Sendiri Besarnya Biaya Pilkada

Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Mendagri Tito Karnavian 1 tahun yang lalu

DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono 1 tahun yang lalu

Pemerintah Lelang Proyek Pembangunan Gedung DPR di IKN Nusantara Awal Tahun Depan

Pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.

IKN Nusantara 1 tahun yang lalu

Sempat Redup di Era Jokowi, Menkum Beberkan Alasan Wacana Pilkada Lewat DPRD Muncul Lagi

Pemerintah mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama

pilkada 1 tahun yang lalu

Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Berita Analisis 1 tahun yang lalu

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden 1 tahun yang lalu

Anggota DPR tak lagi dapat Fasilitasi Rumah Dinas, Diganti Tunjangan Perumahan

Pemberian tunjungan mulai berlaku sejak mereka resmi dilantik sebagai anggota dewan terpilih 1 Oktober 2024. Namun besarannya belum dirinci.

Rumah Dinas DPR 1 tahun yang lalu

Anggota Komisi II DPR Hanya Setuju Gubernur yang Dipilih DPRD, Ini Alasannya

Sementara untuk pemilihan bupati atau wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

kepala daerah dipilih dprd 1 tahun yang lalu