Setuju Pemekaran Papua, Menko Polhukam Tak Ingin Daerah Lain Cemburu
Menko Polhukam Mahfud MD menyadari keinginan pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran daerah di Papua akan bertabrakan dengan moratorium soal pemekaran saat ini. Mahfud mengaku akan mencari jalan keluarnya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menko Polhukam Mahfud MD menyadari keinginan pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran daerah di Papua akan bertabrakan dengan moratorium soal pemekaran saat ini. Mahfud mengaku akan mencari jalan keluarnya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Secara umum ada moratorium, tapi untuk Papua itu baik secara politis, secara ekonomis, administratif memang diperlukan pemekaran. Oleh karena itu, saya sudah bicara dengan Mendagri, pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan dan sebagainya. Kalau Papua itu kan memang nampaknya alternatifnya dimekarkan," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Kapan Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang? Cawapres Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Bagaimana Mahfud MD ingin menularkan ketegasannya? Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,” pungkas Mahfud MD.
Dia menuturkan, akan membicarakan soal antisipasi, agar tidak ada kecemburuan. "Nanti akan dibicarakan," tukasnya.
Menurut Mahfud, proses pemekaran itu diserahkan kepada Mendagri. Menko Polhukam tidak bisa mengintervensi.
"Ya kan, itu penjurunya Mendagri. Mendagri melakukan itu tentu kita enggak boleh intervensi. Kita kan hanya mengoordinasikan," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Anggaran Tak Cukup, Pemekaran Papua Selatan Dilakukan Bertahap
Bertemu Mendagri, Mahfud Bahas Rencana Pemekaran Papua
Soal Anggaran Provinsi Baru di Papua, Sri Mulyani Tunggu Kepastian Hukum
Jokowi Janji Kaji Usulan Pemekaran Wilayah Pegunungan Tengah Papua
Bupati Pegunungan Arfak Singgung Pemekaran Wilayah, Ini Jawaban Jokowi
Ridwan Kamil Berharap Jokowi Setujui Pemekaran Sejumlah Wilayah di Jabar