Sikap diam Jokowi soal reklamasi dipertanyakan

Sikap diam Jokowi soal reklamasi dipertanyakan. Margarito mempertanyakan kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan itu. Menurutnya, reklamasi menyebabkan kerugian bagi negara. Namun, kerugian tersebut tidak masuk dalam kerugian keuangan negara.

Reklamasi di Teluk Jakarta hingga kini masih menjadi polemik. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang perlu dipertanyakan mengenai hal tersebut.

Margarito mempertanyakan kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan itu. Menurutnya, reklamasi menyebabkan kerugian bagi negara. Namun, kerugian tersebut tidak masuk dalam kerugian keuangan negara.

Padahal reklamasi menyebabkan kerusakan lingkungan di mana-mana. Kerusakan lingkungan serupa juga dialami di Sulawesi Tenggara. Margarito menyayangkan sikap diam Presiden Jokowi dalam menghadapi hal ini.

"Padahal sebagai pemimpin tertinggi negara, seharusnya Jokowi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintah. Tugasnya adalah menegakkan hukum," kata Margarito, dalam diskusi Talkshow Polemik Radio Sindotrijaya Network, Sabtu (22/10) di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat.

Margarito menambahkan, terlalu banyak orang yang ikut memberikan masukan yang menyebabkan Jokowi belum juga mengambil sikap hingga saat ini.

"Terlalu banyak masukan dan itu menyulitkan beliau mungkin sehingga akhirnya memilih diam," lanjut Margarito.

Hal yang dikhawatirkan adalah apabila kasus ini nantinya akan tertutup oleh isu lain sehingga masyarakat akan lupa.

"Memang sudah biasa seperti itu, kan? Manusia adalah kawanan kebingungan dan mudah dibuat terpesona. Satu kasus hilang ditimpa kasus lain maka semua orang akan fokus ke situ dan ini akan hilang," pungkas dia.