Soal gugatan masa jabatan Wapres, demokrasi RI sedang dipertaruhkan
Soal gugatan masa jabatan Wapres, Demokrasi RI sedang dipertaruhkan. Upaya tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang berupaya membatasi hasrat kekuasaan yang berlebihan. Menurut dia, Indonesia memiliki sejarah pahit terhadap pemimpin yang berkuasa selama berpuluh puluh tahun.
Pengamat Politik Formappi Sebastian Salang mengatakan upaya mengajukan judicial review Pasal 7 UUD 1945 yang diajukan Partai Perindo dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait menimbulkan polemik. Menurutnya, gugatan itu memang merupakan hak setiap warga negara tetapi efeknya sangat besar bagi sistem ketatanegaraan.
"Sebab jika itu dikabulkan akan berdampak pada semua lembaga negara lain yang telah dibatasi masa jabatannya sesuai perintah UUD atau UU. Padahal Upaya JR yang dilakukan, semangatnya hanya untuk mencari peluang bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki hasrat untuk berkuasa lebih dari dua periode," kata Sebastian di Jakarta, Minggu (29/7).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
Selain itu, kata dia, upaya tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang berupaya membatasi hasrat kekuasaan yang berlebihan. Menurut dia, Indonesia memiliki sejarah pahit terhadap pemimpin yang berkuasa selama berpuluh-puluh tahun.
"Kekuasaan yang dipertahankan terus menerus tanpa batasan waktu yang jelas, cenderung dipertahankan dengan berbagai cara. Termasuk cara yang tidak demokratis," tuturnya.
Karena itu, lanjutnya, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk mengadili dan membuat keputusan yang tepat.
"Demokrasi kita sedang dipertaruhkan. Jangan sampai kepentingan yang lebih besar dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang," katanya.
Baca juga:
Soal uji materi jabatan Wapres, Golkar tegaskan MK harus pegang teguh UUD 1945
PDIP nilai JK negarawan, tak akan maju Pilpres 2019 meski gugatan diterima
Pakar hukum yakin uji materi masa jabatan wapres bakal ditolak MK
Eks Hakim MK: Saya pelaku historis, presiden & wapres dibatasi 2 periode
PKB tak yakin Jokowi pilih JK jadi cawapres meski uji materi dikabulkan MK
Soal gugatan PKPU, MA tunggu putusan uji materi UU Pemilu di MK