Spanduk Purnomo-Teguh dan Gibran Dipasang Berdampingan di Sejumlah Lokasi
Suhu politik di Kota Solo memanas. Sejumlah spanduk dukungan kepada pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa muncul di berbagai sudut kota. Yang membuat suasana agak memanas, spanduk dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka juga muncul, bahkan bersanding dengan bakal calon yang dijagokan DPC PDIP itu.
Suhu politik di Kota Solo memanas. Sejumlah spanduk dukungan kepada pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa muncul di berbagai sudut kota.
Yang membuat suasana agak memanas, spanduk dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka juga muncul, bahkan bersanding dengan bakal calon yang dijagokan DPC PDIP itu.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
Menanggapi hal tersebut, Achmad Purnomo mengaku biasa saja. Kemunculan spanduk tersebut dianggapnya sebagai bentuk semangat masyarakat menyambut pesta demokrasi pemilihan wali kota tahun depan.
"Kita anggap itu sebagai hal biasa. Itu gejala yang biasa, spontanitas dari masyarakat. Masyarakat saking semangatnya ingin menyambut Pilkada tahun depan," ujar Purnomo, Kamis (5/12).
Wakil Wali Kota Solo itu meminta masyarakat tidak mengartikan secara berlebihan. Purnomo bahkan tidak tahu jika ada relawan yang memasang spanduk bergambar dia dan Teguh Prakosa. Ia juga mengaku selama ini belum membentuk tim khusus untuk Pilkada 2020. Namun ia mewanti-wanti kepada Satpol PP agar menertibkan spanduk-spanduk tersebut jika menyalahi aturan.
"Mestinya (pemasangan spanduk) ada ketentuannya. Misalnya jangan sampai memasang di jalan jalan protokol, jangan di gedung pemerintah. Nanti Satpol PP yang menertibkan," katanya.
Lebih lanjut Purnomo menjelaskan, pemasangan atribut, bisa saja dari partai maupun masyarakat. Ia berharap masyarakat tidak berlebihan menanggapi pemasangan itu. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan tidak bertindak yang menimbulkan keresahan.
"Saya berharap semuanya wajar-wajar saja dan tidak menimbulkan masalah," tutupnya.
Spanduk Purnomo-Teguh dan putra sulung Presiden Joko Widodo terpantau dipasang berdampingan yang di rumah kosong Jalan RM Said, Kampung Medyotaman, Punggawan, Banjarsari, Solo dan sejumlah tempat lainnya. Baik Purnomo maupun Gibran saat ini masih menunggu rekomendasi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilkada Kota Solo 2020.
Baca juga:
Saat Anak Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Nyalon Kepala Daerah
Bukan Nepotisme, Anak dan Mantu Jokowi Ikut Pilkada 2020 Disebut PDIP hanya Kebetulan
Rudy Tegaskan DPC PDIP Solo Usulkan Purnomo-Teguh di Pilkada
Syarat Calon Independen Pilkada Solo: Harus Kumpulkan 35.870 e-KTP
Ingin Ikut Pilkada Solo, Gibran Rakabuming Diminta PDIP Jateng Penuhi 24 Syarat
Jelang Pilkada, Bawaslu Solo Waspadai Politik Uang dan Netralitas ASN