Stafsus Presiden Jokowi: Rakyat dan pemuda harus tetap awasi pemerintah

Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi dengan kritikan maupun masukan dari berbagai kalangan.

2018-02-15 19:00:00

Rangkaian acara #DengarYangMuda yang digagas oleh Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono kembali digelar di Aula Gedung III, Komplek Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi dengan kritikan maupun masukan dari berbagai kalangan.

Sebab, lewat kritikan, membuka mata pemerintah untuk bisa mempercepat beberapa program yang sudah disusun untuk bisa direalisasikan. Oleh sebab itu, adanya forum diskusi maupun adanya kunjungan langsung ke lapangan dan pelosok-pelosok yang dilakukan oleh pemerintah ke berbagai wilayah di Indonesia, bukan untuk pencitraan terselubung. Namun, untuk benar-benar mendengar, menganalisa dan juga merespon jeritan hati rakyatnya.

Namun, Diaz juga menegaskan bahwa rakyat juga perlu tahu keberhasilan pemerintah secara transparansi, khususnya kalangan muda yang nantinya akan menjadi pilar penerus bangsa supaya pemahaman cinta tanah air dan semangat membangun negeri akan terus dijaga dan tidak mudah terserang virus radikalisme yang jelas-jelas ingin memecah belah bangsa.

"Rakyat dan pemuda harus tetap mengawasi dan mengontrol pemerintah setiap saat. Tetapi mereka juga harus mengetahui kinerja nyata yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sebagai contoh Presiden Jokowi senantiasa mengunjungi daerah-daerah terpencil dan terluar. Di situ ia akan berkoordinasi melihat apa yang sudah dan belum dapat dirasakan oleh masyarakat setempat," kata Diaz dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2).

"Misalnya pembangunan infrastruktur, listrik, membangun bandara di pulau-pulau terluar, membuat jalan tol secara merata dari Sumatera, Jawa hingga Papua. Presiden juga berhasil mendorong Kementerian ATR/BPN meningkatkan sertifikat tanah yang dikeluarkan tiap tahunnya dari 400 ribu per tahun (membutuhkan 160 tahun untuk selesai) menjadi 5,2 juta tahun lalu. Kepemilikan sertifikat akan memudahkan masyarakat mendapatkan modal usaha sehingga menggerakkan perekonomian rakyat," sambungnya.

Ketua Bidang UKM, Koperasi dan Start Up HIPMI, Yuke Yurike memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi yang dinilai sangat pro terhadap pengusaha muda dan UMKM. Namun, ia memberikan masukan untuk memperhatikan usaha mikro yang belum cukup berkembang. Searah dengan harapan presiden HIPMI siap bekerjasama dengan pemerintah untuk menciptakan pengusaha baru di kalangan generasi muda yang handal.

Berbagai komunitas yang hadir, turut aktif memberikan masukan positif dari berbagai aspek seperti masalah ekonomi, sosial budaya, Iptek, pertahanan dan keamanan, dan terkait hal-hal kepemudaan di era 'Zaman Now' yang kekinian. Mereka sepakat untuk berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

"Pencapaian kinerja Presiden dan para pembantunya sejauh ini telah cukup memuaskan perhatian generasi muda Indonesia. Dan kinerja nyata itu sangat membantu anak muda kita untuk tidak mudah terintimidasi dengan gerakan radikalisme atau menelan berita hoax yang sengaja menjatuhkan pemerintah, seperti anti-islam tidak sejalan dengan fakta akan latar belakang presiden yang dekat dengan kelompok islam," ujar Lexyndo Hakim perwakilan Komunitas Banteng Muda (KBM).

Diaz Hendropriyono menambahkan #DengarYangMuda akan terus disosialisasikan di berbagai provinsi untuk terus bisa mendengar suara generasi muda yang dinilainya akan menjadi ahli waris penerus kejayaan Indonesia di era milenial saat ini.

Acara yang dikemas dalam forum diskusi mengenai kinerja 'Pemerintahan Jokowi–JK di mata Pemuda' ini turut dihadiri oleh belasan komunitas dan 200 pemuda, seperti Relawan Muda Jakarta (Remaja), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Komunitas Banteng Muda (KBM), Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), GM-FKPPI, GM-Kosgoro, Ikatan Pemuda Alumni Lemhanas, Demi Anak Generasi (DAG), Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), KNPI, perwakilan Partai NasDem, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Hanura.

(mdk/rzk)