Surati Kapolri dan Panglima, Mendagri minta fasilitas TNI-Polri tak untuk kampanye
Memasuki tahun politik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Isinya agar tidak ada fasilitas milik TNI dan Polri yang dimanfaatkan untuk kampanye.
Memasuki tahun politik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Isinya agar tidak ada fasilitas milik TNI dan Polri yang dimanfaatkan untuk kampanye.
"Gedung milik TNI-Polri mohon enggak disewakan untuk kampanye. Di Halim jangan disewakan untuk kampanye, sudah sepakat," kata Tjahjo usai memberikan pembekalan dalam acara Rapim TNI-Polri di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
Dia menegaskan, meskipun calon kepala daerah membayar sewa tempat untuk kampanye dengan harga mahal, tetap tidak diperbolehkan.
"Ya enggak bisa, walaupun dia bayar sewa. Tapi semua sepakat kami buat surat kepada semua kepala staf dan Kapolri gedung-gedung pertemuan milik TNI-Polri dimohon untuk tidak disewakan untuk kegiatan kampanye sarasehan dan kegiatan berbau Pilkada," tegasnya.
Kendati demikian, tidak ada sanksi tegas jika fasilitas milik TNI-Polri akhirnya digunakan. Menurutnya, ini baru sebatas imbauan. Dia berharap Kapolri dan Panglima TNI punya komitmen yang sama.
Dia memberikan contoh institusi di TNI yang melarang mobil yang mencantumkan logo partai masuk ke dalam kawasan militer.
"Kalau di AU lebih keras lagi mobil ada tanda partai saja enggak boleh masuk komplek padahal tamu. Saya kira bagus," ucapnya.
Baca juga:
SBY-JK akan diduetkan jadi jurkam dua DM
TNI AU larang peralatan militer dan area Lanud dipakai kampanye
Mengukur efektivitas menggaet artis demi raup suara di Pilkada
Wapres Jusuf Kalla minta masjid tidak dipakai untuk kampanye
Bos Apindo keluhkan UMP sering dijadikan alat politik saat Pilkada