Tak terdeteksi isu SARA, Pilgub Jatim dijadikan project percontohan Komnas HAM

Anam menyebut, rendahnya potensi konflik di Jawa Timur ini karena pihak kepolisian memiliki perangkat untuk mendeteksi kondisi yang mengarah pada perpecahan. "Sehingga kami berharap, syiar kebencian dihindari. Jadi, semua masyarakat, termasuk juga pasangan calon, tim suksesnya dan sebagainya," harapnya.

2018-04-19 23:01:00

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berniat menjadikan Jawa Timur sebagai project percontohan Pilkada damai secara nasional. Sebab, potensi konflik dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) di provinsi ini terdeteksi sangan rendah.

Niatan ini diungkap salah satu Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam di acara Deklarasi Pilkada Damai yang Ramah HAM di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Jalan Tenggilis, Surabaya, Kamis (19/4).

"Kami berharap memang, Pilkada di Jawa Timur menjadi salah satu contoh Pilkada yang meletakkan nilai-nilai HAM menjadi satu instrumen yang penting," kata Anam yang menyebut bahwa deklarasi hari ini adalah kali pertama digelar di Indonesia.

Tak dipungkiri, dari data yang dihimpun merdeka.com, menunjukkan adanya tensi persaingan Pilgub Jawa Timur 2018 mulai meninggi. Dua Paslon: Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno terlihat saling serang dan saling klaim. Terutama saat debat Pilgub Jawa Timur pada 10 April lalu.

Pada debat Pilgub Jawa Timur yang pertama itu, terjadi debat seru antara Cawagub urut 1 dan 2: Emil versus Puti terkait kasus stunting (anak gagal tumbuh) di Desa Kayen, Kecamatan Karangan, Trenggalek.

Selanjutnya soal klaim dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menjadi isu hangat beberapa hari terakhir. Selain itu, kedua Paslon juga sama-sama mengklaim bahwa pendukung lawan mulai 'rontok' alias pindah dukungan.

Potensi SARA di Jatim rendah

Meski tensi politiknya cukup tinggi, sekali lagi, Anam menegaskan: Jawa Timur masih kondusif. "Di level kerawanan, sejak awal kami yakin bahwa di Jawa Timur adalah salah satu tempat Pilkada serentak yang bisa dijalankan dengan cara damai, titik rawannya sangat rendah kalau dibandingkan daerah-daerah lain," tegasnya.

Oleh karena, lanjutnya, Komnas HAM berharap konflik SARA tidak terjadi di Jawa Timur seperti kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. "Komnas HAM benar-benar berharap, kondisi ini bisa dilakukan. Sehingga memang, proses pemilihan itu, pasca-pemilihan, kondisi kerawanan di Jawa Timur bisa dijaga dengan baik. Dan kami yakin itu."

Kembali Anam menegaskan, untuk menjaga kondusifitas Pilkada serentak di Jawa Timur itu menjadi tanggung jawab bersama. "Pilkada Jawa Timur bisa menjadi Pilkada yang baik yang dilakukan secara damai, bermartabat."

"Secara nasional, kita semua, sekali lagi kita belajar di DKI yang kampanye masif di media sosial dan sebagainya, yang sama-sama menggunakan syiar kebencian, syiar identitas keagamaan, identitas SARA, kami menemukan di Jawa Timur rendah, hiruk-pikuknya tidak sekeras di Jakarta," sebut Anam.

Anam menyebut, rendahnya potensi konflik di Jawa Timur ini karena pihak kepolisian memiliki perangkat untuk mendeteksi kondisi yang mengarah pada perpecahan. "Sehingga kami berharap, syiar kebencian dihindari. Jadi, semua masyarakat, termasuk juga pasangan calon, tim suksesnya dan sebagainya," harapnya.

Sekali lagi, masih kata Anam, "Tolong hindari syiar kebencian, tolong hindari kampanye-kampanye berbau SARA agar pesta demokrasi ini benar-benar bermartabat dan tidak merugikan saudara-saudara yang lain."

"Kita harapan besarnya, Pilkada serentak di Jawa Timur adalah pilkada terbaik dan yang bisa menjadi contoh. Karena Jawa Timur ini tenang-tenang juga unik, ada pengungsi (Syiah) di Sidoarjo yang dikelola dengan baik," tandasnya.

(mdk/fik)