'Tantangan pemerintahan Jokowi adalah sejauh mana infrastruktur dirasakan rakyat'
Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan evaluasi internal pemerintahannya. Dia beralasan saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak.
Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan evaluasi internal pemerintahannya. Dia beralasan saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak. Sementara, infrastruktur merupakan salah satu program andalan dalam Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Presiden harus melakukan evaluasi internal. Jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun bersama pak JK, kandas di tangan menteri-menteri," kata Hermawan di Jakarta, Jumat (25/5).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Mengapa pembangunan Bendungan Ameroro menjadi penting bagi Jokowi? “Oleh karena itu sejak 2020 dibangun Bendungan Ameroro. Ini adalah bendungan yang ke-40 yang telah kita bangun dan selesai di akhir 2023 lalu. Dibangun dengan biaya Rp 1,57 triliun. Kita harap manfaatnya jauh lebih besar dari uang yang dipakai untuk membangun bendungan.
-
Mengapa Jokowi memerintahkan untuk memperpanjang runway di Bandara Panua Pohuwato? Oleh sebab itu, saya perintah di terminal tadi runwaynya harus ditambah panjang lagi sehingga atr full bisa masuk ke Pohuwato. Ya paling lambat tahun depan, kalau bisa tahun ini. InsyaAllah," sambungnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Hermawan mengatakan, belum lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenhub merilis ada 33 proyek infrastruktur di Kemenhub, mayoritas proyek pelabuhan yang mangkrak.
Puluhan proyek itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun. Di antaranya, 10 proyek pelabuhan di wilayah Sumatera, 12 proyek di Kalimantan, dua proyek di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur (NTT), empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua.
Beberapa proyek infrastruktur yang mangkrak itu di antaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Beringin, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Dompak, Pelabuhan Mocoh, dan Pelabuhan Meranti di Sumatera, pembangunan Pelabuhan Pacita di Jawa Timur (Jatim), pembangunan Pelabuhan Matasiri, Pelabuhan Batatunjung, dan Pelabuhan Penajam Paser di Kalimantan, serta pembangunan Pelabuhan Sarmi di Papua.
"Hal ini menjadi pertanyaan besar apakah Menteri Perhubungan itu bisa memimpin atau tidak, dan Irjen sebagai backup internal kok malah mempermalukan kementerian dengan mengumbar kegagalan di media yang mana itu artinya meludahi wajah pemerintahan hari ini, harusnya seorang Irjen mampu mengawal seluruh kebijakan agar jangan sampai salah, ini kok malah bangga dengan kesalahan yang tidak bisa dikendalikannya," kata Hermawan.
Terlebih, pekerjaan infrastruktur di Ditjen Kemenhub lainnya. Misalnya, dia mencontohkan, Menteri Perhubungan (Menhub) melalui Irjen Kemenhub memerintahkan ADTT (audit dengan tujuan tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian.
"Padahal, perkeretaapian ini menjadi kebanggaan Presiden Jokowi, karena dianggap transportasi yang murah, tepat, dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung," kata Hermawan.
Hermawan menambahkan, bila proyek-proyek mangkrak di Kemenhub diikuti oleh kementerian-kementerian lainnya, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, tentu dapat mengancam elektabilitas Jokowi. Selain itu, bisa menjadi peluru bagi lawan-lawan politik.
"Tantangan pemerintahan Presiden Jokowi adalah sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Tantangan tersebut sekaligus janji politik 5 tahun Presiden Jokowi yang terangkum dalam Nawacita," ujar Hermawan.
Baca juga:
Delapan bendungan selesai dibangun tahun ini, termasuk Rotiklot di NTT
Penerbangan internasional Bandara Husein Sastranegara dialihkan ke Bandara Kertajati
Bendungan Kuningan mampu penuhi kebutuhan air untuk 300.000 KK
Pembangunan mangkrak, anggaran Bendungan Kuningan membengkak Rp 18,58 M
Luhut: Bandara Kertajati akan jadi bandara terbaik ke-2 di RI
Menengok wahnya fasilitas Bandara Kertajati, terbesar kedua di Indonesia
Diresmikan besok, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto dikelola AP I