Tarif Tol Trans Jawa Dinilai Mahal, Wapres JK Persilakan Lewat Jalur Biasa

Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan pengguna kendaraan untuk melewati jalur lain jika tarif tol Trans Jawa dinilai mahal dan memberatkan. Wapres mengatakan, salah satu yang membuat tarif tol menjadi mahal adalah faktor investasi.

2019-02-12 19:00:54

Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan pengguna kendaraan untuk melewati jalur lain jika tarif tol Trans Jawa dinilai mahal dan memberatkan. Wapres mengatakan, salah satu yang membuat tarif tol menjadi mahal adalah faktor investasi.

"Sama karena investasinya terlalu mahal. Tapi kalau itu jangka jauh. Ini jangka pendeklah. Kan ada tripnya, kalau tidak mau merasa mahal jalan biasa saja," kata Wapres JK di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).

Wapres JK membebaskan pengguna jalan memilih jalur yang digunakan. Semua ada risiko dan perhitungannya.

"Ya tergantung, mau pilih yang mana. Mau pilih murah atau pilih yang cepat? Semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya 8 jam bisa sampai Surabaya. Atau mungkin berapa jam, atau kalau mau pakai jalan biasa mungkin butuh 12 jam," jelas JK.

Dia juga menepis anggapan pengusaha logistik dirugikan karena tarif tol Trans Jawa mahal. JK justru punya penilaian sendiri. Menurutnya, dengan jarak tempuh dan fasilitas tol, sebanding dengan tarif yang ditentukan.

"Saya kira tidak merasa dirugikan. Jadi kalau memang merasa mahal ya kembali ke jalan biasa. Mungkin bagus tidak terlalu macet. Karena yang lainnya ikut jalan tol," kata JK.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memanggil Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) untuk mengadakan rapat tertutup dan membahas rumusan tarif Tol Trans Jawa yang banyak dikeluhkan para pengguna.

Ditemui usai rapat, Menteri Basuki mengatakan, pemerintah ingin mendengar pendapat dari para operator tol terkait kemungkinan pemangkasan tarif. Namun begitu, banyak pertimbangan lain yang juga harus dipikirkan lebih lanjut sebelum hasil akhir diketok palu.

"Seperti saya sampaikan, sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal lain yang mesti dipertimbangkan. Misalnya disampaikan kalau tarif diturunkan nanti pedagang di Pantura juga pada protes katanya. Kalau diturunkan pengguna jalan banyak pindah ke tol, warung usahanya jadi sepi," ungkap dia di kantornya,Jakarta, Selasa (12/2).

Opsi selanjutnya, pemerintah turut menyoroti penggunaan transportasi yang 95 persen masih didominasi oleh jalan raya. Dia menginginkan agar pengguna jalur darat bisa coba beralih moda transportasi menuju kereta api atau kapal laut, sehingga jalan raya dan tol bisa lebih terawat dan awet.

Selain itu, Menteri Basuki juga ikut mengamati keberadaan angkutan domestik berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) yang kerap memadati jalan tol. "Mereka kan tidak bisa lari lebih dari 40 kilometer per jam, sehingga mereka masuk tol pun menjadi lambat dan tidak perlu cepat. Nah kalau tidak perlu cepat mereka lewat jalur Pantura," ujar dia.

Namun demikian, berbagai faktor tadi disebutkannya tengah ditindaklanjuti oleh tim kecil buatan BPJT dan ATI, untuk kemudian dirumuskan berapa kira-kira besaran penurunan tarif Tol Trans Jawa. Sebab, perhitungan tarif pun harus mempertimbangkan beberapa opsi lain semisal masa konsesi jalan tol.

Baca juga:
Subsidi Silang, Skema Pemerintah Turunkan Tarif Tol Trans Jawa
Menteri Basuki Bantah Tarif Tol Indonesia Lebih Mahal Ketimbang Malaysia
Menteri PUPR: Ada Banyak Hal Dipertimbangkan Dalam Penurunan Tarif Tol Trans Jawa
BPJT: Tol Bisa Gratis Asal Pemerintah Pungut Pajak Sangat Tinggi
BPJT: Tarif Tol Berguna Untuk Kelanjutan Bisnis Badan Usaha
BPN Prabowo Nilai Tol di RI Jauh dari Standar yang Ditetapkan

(mdk/noe)