Terjaring OTT KPK, Bupati Mesuji Punya 13 Mobil dengan Total Harta Rp 22,4 Miliar
Berdasarkan laman Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui laman acch.kpk.go.id, Khamami tercatat memiliki harta sebanyak Rp 22,4 miliar. Harta tersebut dia laporkan pada 19 September 2016, saat mencalonkan diri sebagai Bupati Mesuji periode 2017-2022.
Bupati Mesuji Khamami terjaring operasi tangkap tangak (OTT) tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (23/1). Khamami ditangkap bersama 10 orang lainnya di Lampung.
Berdasarkan laman Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui laman acch.kpk.go.id, Khamami tercatat memiliki harta sebanyak Rp 22,4 miliar. Harta tersebut dia laporkan pada 19 September 2016, saat mencalonkan diri sebagai Bupati Mesuji periode 2017-2022.
-
Siapa yang meminta KPK untuk mengusut dugaan pembocoran informasi OTT? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut jika pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Kenapa DPR meminta KPK untuk mengusut terduga pelaku yang membocorkan informasi OTT? Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Khamami tercacat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Tercatat Khamami memiliki 41 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Lampung dengan total nilai keseluruhan mencapai Rp 10.359.301.000.
Sedangkan untuk harta bergerak, Khamami tercatat memiliki 13 kendaraan roda empat dan 6 kendaraan roda dua dengan nilainya totalnya mencapai Rp 2.574.000.000.
Adapun usaha lain milik Khamami, dilaporkan mencakup sejumlah bidang seperti sarang burung walet, penyewaan ruko, dan perkebunan karet dengan total nilai aset mencapai Rp 10.375.000.000.
Untuk giro dan setara khas lainnya, Khamami memiliki sekitar Rp 73.578.296. Sedangkan utang, Khamami tercatat memiliki utang sebesar Rp 1,5 miliar. Piutang dalam bentuk uang sebesar Rp 200 juta, sementara piutang dalam bentuk barang sebanyak Rp 350 juta.
Jadi total keseluruhan harta kekayaan Khamami sebesar Rp 22.431.879.296.
Untuk diketahui sebelumnya, tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total mengamankan 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Mesuji, Lampung.
"Sampai pagi ini diamankan 11 orang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (24/1).
Dari 11 orang yang diamankan, tujuh di antaranya telah digelandang ke markas antirasuah di Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan empat lainnya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut termasuk Bupati Mesuji Khamami.
"Bupati dan tiga orang lainnya siang ini akan dibawa (ke Jakarta)," kata Febri.
Dalam operasi senyap yang digelar pada Rabu 23 Januari 2019, tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam kardus air mineral. Uang pecahan Rp 100.000 itu tengah dihitung oleh lembaga antirasuah.
Uang diduga diperuntukan untuk menyuap Bupati Mesuji terkait proyek jalan di Dinas PUPR. Ini merupakan penangkapan pertama di tahun 2019 bagi lembaga antirasuah. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
KPK Tangkap 11 Orang dari OTT di Mesuji
OTT Bupati Mesuji, KPK Amankan Uang dalam Pecahan Rp 100 ribu
KPK OTT Bupati Mesuji Diduga Terkait Proyek Infrastruktur
Cara Jokowi Tangkal Serangan Prabowo Soal Maraknya OTT KPK
KPK Panggil 3 Saksi Terkait Kasus Dana Hibah KONI
Selain Uang, KPK Juga Sita Mobil CRV Diduga Hadiah Suap Proyek Air Minum PUPR