Ukraina Tolak Proposal Perdamaian dari Prabowo: Kami Tidak Butuh Mediator

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, pada hari yang sama menolak rencana yang diajukan oleh Prabowo. Dia bahkan menyebut usulan tersebut sebagai proposal yang ‘aneh’.

2023-06-05 13:37:43

Ukraina menolak usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Usulan itu disampaikan Prabowo dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6).

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, pada hari yang sama menolak rencana yang diajukan oleh Prabowo. Dia bahkan menyebut usulan tersebut sebagai proposal yang ‘aneh’.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Reznikov seperti dikutip dari France24 (5/6).

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami dengan rencana aneh ini," tambahnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, juga merespons usulan Prabowo. Dia mengatakan, Rusia telah melakukan tindakan agresi hingga menduduki wilayah Ukraina.

“Proposal gencatan senjata apa pun (justru hanya) akan memungkinkan Rusia untuk berkumpul kembali dan mengumpulkan kekuatan," kata Nikolenko seperti dikutip dari Reuters.

Terkait soal usulan referendum yang disebutkan Prabowo, Nikolenko menegaskan tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana.

“Rusia harus menarik diri dari wilayah Ukraina, dan Ukraina harus mengembalikan integritas teritorialnya di dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Tidak ada skenario alternatif,” ujarnya dikutip dari The Guardian.

"Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk mengganggu serangan balik Ukraina," lanjut Nikolenko.

Proposal Prabowo juga dikritik di dalam pertemuan Shangri-La Dialogue oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell. "Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina, tetapi itu harus menjadi perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan diri," kata Borrell, mengomentari proposal Indonesia. Dilansir dari Liputan6.com.

Isi Proposal Prabowo

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menyampaikan lima sarannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Saran itu ia sampai pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6).

"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan," kata Prabowo.

Ia mengusulkan agar Dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian. Dia mengusulkan beberapa garis besar saran resolusi konflik.



Lima saran tersebut meliputi pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan langkah-langkah ini telah terbukti efektif dalam sejarah. Contohnya di Korea. "Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea," ujarnya.

"Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik," tegasnya.

(mdk/tin)