PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

PPP
Orasi Membara Arie Kriting di Depan Gedung DPR Tolak RUU Pilkada

Komika menolak  revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Arie Kriting
DPR Terima Surpres Calon Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

Surpres dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/11).

DPR
DPR Terima Surpres Calon Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

Surpres dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/11).

DPR
Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi

PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.

PPP
KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah

T.essa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah.

KPK
Romy Soekarno Buka Suara soal Geser Kursi Arteria di DPR: Bukan Diberikan, Saya Berjuang

DPP PDIP mengapresiasi hasil kerja kerasnya selama di daerah pemilihan (dapil).

romy soekarno
Keras, Anggota DPR Tantang Kapolri Usut Tuntas Mafia Pupuk!

Awalnya Rikwanto mengapresiasi kinerja polisi yang membongkar pegawai Komdigi

Judi Online
Untung Tak Disahkan, RUU Pilkada Bakal Ciptakan Dinasti Politik dan Kantung Kemiskinan di Daerah

Arman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.

kemiskinan
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

DPR
Baleg DPR Tegaskan Sampai saat Ini Tidak Ada UU Pilkada Baru: Yang Berlaku UU Lama dan Putusan MK

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

UU Pilkada
Polri Ingatkan Pemudik Lapor RT Jika Tinggalkan Rumah Kosong dan Kendaraan

Imbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mudik 2024
Dewas Curhat Sulitnya Dapat Data KPK: Dua Tahun Ini Harus Melalui Pimpinan

Tumpak menyebut, sulitnya memperoleh akses lantaran adanya ketentuan dari Pimpinan KPK

Dewas KPK