Usai bertemu Jokowi, Jimly akan komunikasi dengan KPK dan Polri
"Sewaktu-waktu diminta memberi masukan masalah ini tujuannya meredakan ketegangan di tengah masyarakat," kata Jimly.
Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan enam tokoh di Istana Merdeka terkait kisruh antara Polri dengan KPK pada Minggu (25/1) malam. Mereka adalah Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua KPK Erry Riyana, mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan, dan pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam.
Jokowi meminta masukan kepada enam tokoh itu terkait kiruh Polri dengan KPK. "Kami diundang sebagai pribadi, belum dibentuk tim formal. Tapi sewaktu-waktu diminta memberi masukan masalah ini tujuannya meredakan ketegangan di tengah masyarakat," kata Jimly usai pertemuan di Istana Merdeka Jakarta.
Jimly mengatakan, Presiden Jokowi ingin proses penegakan hukum berjalan secara transparan. "Yang penting memberi dukungan dan memperkuat baik KPK dan Polri mendapat dukungan kita semua. Bangsa kita membutuhkan KPK dan Polri yang kuat. Selebihnya kita ikuti proses," ujarnya.
Setelah pertemuan dengan presiden, Jimly dan lima tokoh lainnya akan melakukan komunikasi dengan KPK dan Polri. "Kami akan mengadakan baik komunikasi dengan kepolisian dan KPK," jelasnya.
Dalam pertemuan itu juga dibicarakan banyak hal termasuk evaluasi pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Semuanya (evaluasi), baik hubungan KPK dan Polri berkenaan personel yang menghadapi proses hukum. Kita harus menyelamatkan kedua institusi itu dengan semangat yang sama," ujarnya.
Baca juga:
Jokowi: KPK dan Polri tidak boleh sok di atas hukum!
Jokowi akan kawal dan awasi langsung kasus Bambang dan Budi Gunawan
Malam ini Jokowi undang Jimly, Oegroseno dan Tumpak ke Istana
Kompolnas kesal dikambinghitamkan Jokowi soal Budi Gunawan
Cyrus Network: Jokowi tak berdaya dan tak punya dukungan politik
Kompolnas sebut Bambang Widjojanto kemungkinan tak di-SP3
'Bambang Widjojanto tak boleh mundur, jika mundur KPK kalah'
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.